Jepang Lakukan Survei Untuk Atasi Banjir Taliwang

SERAHKAN: Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Sumbawa Barat, Dr. Amri Rahman dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST memberikan data penanggulangan banjir Kota Taliwang kepada Hajime Watanabe Ketua TimYachiyo Enginering Consultat untuk JICA, Rabu sore (12/04/2017)

 

TALIWANG-Negara Jepang memalui Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan survei di Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengatasi bajir Kota Tlaiwang.

Banjir tahunan Kota Taliwang rupanya mendapat perhatian di tingkat pusat. JICA yang bermarkas di Jakarta pun telah memasukkan Kota Taliwang sebagai salah satu kota langganan banjir di Indonesia yang membutuhkan perhatian untuk pengentasan masalah banjir ini.

JICA pun mengirim konsultannya, yakni Yachiyo Enginering Consultant untuk mengumpulkan informasi, data dan mensurvei langsung Kota Taliwang. Dari data dan survei ini kemudian nantinya akan dilakukank kajian apakah Taliwang memang menjadi daerah yang diprioritaskan untuk dibantu dalam pengentasan banjir.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST yang menerima tiga orang dari Yachiyo Enginering Consultant, yakniHajime Watanabe, Maiko Takahasi dan Muhammad Gani serta dari perwailan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB di ruang rapat Bupati Sumbawa Barat mengatakan, KSB adalah kabupaten yang dicintai oleh banjir karena hampir setiap tahun KSB khususnya lagi Kota Taliwang selalu dilanda banjir. Bahkan pada tahun 2000, banjir Taliwang sangat parah karena ketinggian air sampai atap rumah warga.

 ‘’Tahun ini kami terkena banjir, beberapa waktu lalu saya dan Kadis PU ke Kementrian PUPR melaporkan banjir Taliwang, dan kami mendapatkan bantuan awal mengatasi banjir Taliwang senilai Rp 350 miliar,” kata Fud Syaifuddin, Rabu sore 912/04/2017).

Lanjut Wakil Bupati, bantuan dari Kementrian PUPR dirasa masih kurang. Pasalnya, Kota Taliwang yang setiap tahunnya dilanda banjir merupakan daerah pertemuan dua sungai besar yakni Sungai Berang Rea dan Sungai Brang Ene. Terlebih Kota Taliwang secara topografi berbentuk mangkok atau cekungan sehingga banjir Taliwang harus diatasi secara menyuluruh dan tersisten bukan secara parsial.

Fud juga mengungkapkan, ada tiga kendala pengentasan banjir Kota Taliwang. Pertama, rencana pembangunan bendungan Tiu Suntuk dengan nilai Rp. 1,3 miliar. Kedua, penguatan tebing dan normalisasi sungai berang Rea senilai Rp. 269,7 miliar dan ketiga pembangunan sistem drainase dalam kota senilai Rp. 79 miliar. ‘’Kami harap JICA bisa memberikan atensi yang positif bagi banjir Taliwang dan merupakan kado terindah dari Jepang untuk daerah kami,” imbuhnya.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KSB, Amar Nurmansyah yang mengungkapkan, banjir Kota Taliwang bukanlah banjir yang baru-baru terjadi seperti di Kota Bima dan Sumbawa. Kota Taliwang menjadi langganan banjir bukan karena kondisi hutan yang rusak. Namun karena topografi dan geografisnya yang berbentuk cekung. Kemudian tempat bertemunya dua sungai besar. Termasuk aliran sungai yang diperlambat karena adanya laut di sebelah barat Kota Taliwang.

Ia mengungkapkan banjir terparah yang tercatat adalah pada tahun 2000 yang memakan korban jiwa. Kemudian Tahun 2006 yang juga memakan korban jiwa hingga banjir tahunan terjadi pada 2017 ini dan memakan satu korban jiwa. ‘’Sebenarnya banjir di Taliwan sudah lama, sejak zaman kakek nenek kami itu sudah terjadi banjir di Taliwang,” ungkap Amar dalam presentasinya.

Masterplan mengatasi banjir Kota Taliwang pun telah disiapkan dan berjalan. Pertam pembangunan bendungan Bintang Bano di Brang Rea, perbaikan dan normalisasi aliran sungai Brang Rea, pembangunan tanggul dan penguatan tebing. Pembangunn sistem drainase kota. Termasuk telah membuat DED pembangunan bendungan Tiu Suntuk.

Pimpinan Tim Yachiyo Enginering Consultant untuk JICA, Mr. Hajime Watanabe mengatakan, kedatangan timnya ke KSB adalah untuk mengumpulkan infomrasi masterplan penanggulangan banjir di KSB. Data yang didapatkan nantinya di review di Jakarta untuk diambil kebijakan apakah Taliwang layak diprioritaskan JICA untuk diatasi masalah banjirnya.

Program JICA ini adalah jelasnya adalah program penanggulangan banjir di daerah perkotaan dengan perbaikan sistem drainase daerah perkotaan. Program ini sudah berjalan sebelumnya seperti di Kota Padang, Palembang, Surabaya, Manado dan Gorontalo. ‘’Kami datang ke sini karena KSB sudah masuk list sebagai daerah yang terkena banjir, sehingga kami harus mengumpulkan datanya,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD KSB Dinata Putrawan, ST yang didampingi anggota DPRD KSB lainnya Masadi, Andi Laweng, SH, dan Amirudin Embeng, SE, DPRD sangat mendukung program dari Dinas PUPR untuk mengatasi banjir di Taliwang melalui dukungan politik dengan penempatan anggaran di dinas PUPR. ‘’Kehadiran kami juga di sini menjadi bukti komitmen kami untuk pengentasan banjir di Taliwang,” ujarnya.(tim)