Bupati Gelar Rapat Pengentasan Kemiskinan di Kediaman

 

 

TALIWANG—Bertempat di kediaman Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M, pukul 16.00 Wita, Minggu sore (5/11/2017) Bupati menggelar rapat bersama tim koordinator pengentasan kemiskinan untuk memvalidasi kembali data kemiskinan di KSB.

 

Kepada tim koordinator pengentasan kemiskinan, Bupati menekankan untuk memvalidasi kembali data kemiskinan di KSB. Anggota tim akan dibagi dan bertanggung jawab di masing-masing desa/kelurahan. Tugasnya adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi warga yang miskin dengan sistem by name by adress (sesuai nama dan alamat).

 

Dalam memverifikasi, nantinya kepala OPD/Kepala Bidang/Kepala Bagian  akan bekerjasama/gotong royong dengan Camat, Desa hingga Agen PDPGR. Mekanismenya, mendata warga melalui 14 indikator sebagai acuan apakah warga tersebut tergolong tidak miskin atau miskin. Ke-14 indikator ini merupakan indikator yang digunakan Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk Badan Pusat Statistik dalam melakukan survei menentukan orang tergolong miskin atau tidak. Jika enam saja indikator ini terpenuhi maka warga tersebut tidak tergolong miskin.

 

Bupati pun membaca 14 indikator atau tolak ukur warga dikatakan tidak miskin yakni, telah  memiliki jamban, mampu menkonsumsi daging/telur/ikan lebih dari satu kali seminggu. Kemudian mampu membeli pakaian lebih dari satu stel dalam setahun, makan lebih dari dua kali sehari. Mampu memeriksa kesehatan dan memiliki kartu BPJS, memiliki tabungan minimal Rp. 500 ribu/emas/lahan/ternak/tv/motor/hp android/kulkas. Sumber penerangan menggunakan listrik, mengkonsumsi air minum dari sumber air bersih dan sehat. Bahan bakar menggunakan gas/minyak tanah, penghasilan lebih dari Rp. 600 ribu. Pendidikan terakhir kepala keluarga tamat SMA dan memiliki rumah layak huni.

 

Bupati pun menetapkan Jangka waktu verifikasi dan validasi ini sampai tanggal 8 November mendatang. Pada tanggal 9, deklarasi pengentasan kemiskinan dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan. Dalam deklarasi, harus dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, agen PDPGR, Babinsa, Babinkamtibmas bahkan termasuk warga yang tergolong miskin. Dilanjutkan deklrasi tingkat Kecamatan pada tanggal 10 November. Sedangkan tanggal 13 November, deklrasi dilaksanakan di Pemerintah KSB. Sementara tanggal 14 November, Wakil Bupati (Fud Syaifuddin, S.T, Red) akan membawa data tersebut ke Jakarta. ‘’Masalah kemiskinan ini tanggung jawab kita bersama, bukan dinas sosial saja dan ini harus menjadi kado hari lahir KSB ke-14 tahun,” kata Bupati.

 

Ditekankan Bupati, kemiskinan di daerah ini adalah penyakit mental. Pemerintah Daerah telah banyak menggulirkan program yang fokusnya untuk menekan kemiskinan. Banyak warga yang mengaku miskin padahal tidak miskin. Itu mereka lakukan karena mengharap bantuan dari pemerintah. ‘’Kita telah banyak bedah rumah, jambanisasi telah kita selesaikan, warga kita tanggung BPJS, terus program Bariri. Pokoknya yang dapat program Bariri itu tidak miskin, karena begitu mendapat program itu, mereka punya tabungan 10% dari nilai bantuan,’’ jelas Bupati.

 

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T mengatakan, saat ini desa/kelurahan tengah memverifikasi data kemiskinan. Ada desa/kelurahan yang telah menyerahkan data ada juga yang belum. Tugas kepala OPD/Kabid/Kabag adalah kembali memvalidasi yang akan dibantu kepala desa/lurah, Agen PDPGR, Babinsa, Bhabinkamtibmas. ‘’Camat juga harus meminta kepada desa/kelurahan untuk segera mengumpulkan data,” katanya.

 

Sekretaris Daerah KSB, Abdul Azis, S.H., M.H selaku penanggung jawab tim koordinator pengentasan kemiskinan di KSB, data kemiskinan di KSB tahun 2016 menurut BPS sebanyak 16,97 persen. Data terbaru tahun 2017 ini sebanyak 16,50 persen atau hanya turun 0,47 persen. Ini tentu menjadi pertanyaan besar karena Pemerintah Daerah telah banyak mengintervensi, mulai dari bedah rumah, jambanisasi, pemasangan air bersih gratis dan lainnya. ‘’Arahan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita laksanakan untuk mendapatkan data kemiskinan yang sebenarnya sesuai indikator yang ada,” kata Sekda.

 

 

Perwakilan BPS KSB dalam kesempatan ini mengungkapkan, data warga miskin yang dikeluarkan BPS merupakan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional setiap bulan Maret setiap tahunnya. BPS KSB pun sangat mendukung verifikasi dan validasi yang dilakukan Pemda KSB ini. Terlebih sistem yang digunakan adalah by name by adress.(Humas)