Menpan RB Meminta Humas se-Indonesia Tangkal Hoax

 

 

PALEMBANGMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur mengajak Humas seluruh Indonesia menangkal berita bohong alias Hoax.

 

Permintaan Menpan-RB disuarakan pada pembukaan kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK 2017). Kegiatan yang mempertemukan Humas dan pejabat pengelola informasi dan komunikasi (PPID)  Lembaga Negara, Instansi Pemerintah dan seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia ini digelar di Hotel Novotel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/11/2017). Dia berharap seluruh Humas dan PPID berinovasi guna menangkal hoax.

 

"Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita hoax juga semakin beragam. Untuk itu, pemerintah tidak boleh kalah dan harus mampu mengatasi persoalan ini melalui inovasi penyampaian informasi Humas Pemerintah," kata Asman Abnur.

 

Asman meminta, Humas dan seluruh elemen harus berperan aktif menangkal hoax yang sudah menjamur dan meresahkan masyarakat. Sehingga, setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipastikan kebenarannya ketika sampai ke masyarakat.  Terlebih lagi menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 ataupun saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mendatang, berita hoax bisa jadi akan sangat banyak bermunculan. ‘’Semua berita hoax dapat ditangkal jika Humas memberikan informasi dan sampai pada masyarakat. Jadi Humas harus memiliki respon yang cepat, dan pastikan informasi harus sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Menpan-RB pun merasa optimis seluruh elemen bisa bersatu melawan hoax. Menpan-RB sendiri juga akan melakukan perbaikan sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menegaskan tidak boleh lagi ada kolusi atau titipan-titipan dari pejabat. Pengunaan Teknologi Informasi pun telah membawa tranparansi rekrutmen ASN dan membangun persaingan antara peserta secara sehat. Ke depan, seluruh urusan kepegawaian, penganggaran atau urusan pemerintahan dilaksanakan dengan sistem online melalui aplikasi e-goverment.

 

Menpan-RB juga meminta agar warga tidak menyiarkan berita-berita hoax, karena dapat merugikan warga lainnya. Kemudian pemerintah daerah dalam menyampaikan kebijakan agar disampaikan langsung melalui Humas dengan media informasi pemerintah secara resmi. ‘’Humas pemerintah harus mampu mengkomunikasikan dan mendesiminasikan hasil dan capaian kinerja pemerintah melalui berbagai media. Insan Humas harus terus melakukan terobosan untuk mengkomunikasikan keberhasilan dan kinerja instansinya,” imbuh Asman Abnur.

 

Dirjen Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Humas pemerintah harus responsif terhadap perkembangan informasi yang ada. Menyebar informasi kebijakan pemerintah atau mensosialiasikan kepada masyarakat. Kemudian melakukan kontra informasi apabila ada data atau infomrasi yang tidak benar beredar di masyarakat. Dengan demikian, embrio hoax dapat ditekan.(Humas)