Pemerintah Harus Membuka Informasi Asal Jangan ‘’Buka-Bukaan’’

TALIWANG—Keterbukaan informasi publik mutlak dilakukan pemerintah, asalkan jangan sampai ‘’buka-bukaan’’.

 

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, H. Abdul Azis, S.H., M.H. Dalam sambutannya membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KSB, Sekda mengatakan tata kelola pemerintahan di Indonesia telah berubah pasca reformasi. Reformasi merupakan titik diperkenalkannya tata kelola pemerintahan yang baik atau good goverment.

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi payung akan keterbukaan informasi publik. Aturan ini mengatur kewajiban dan hak badan publik dalam mengelola dan mendokumentasi informsi. Kemudian memberikan hak kepada publik dalam memperoleh informasi, yang tentu harus diikuti dengan tanggangjawab yang ada. ‘’Alhamdulilillah Kabupaten Sumbawa Barat sangat terbuka, bahkan UU KIP telah diturunkan ke dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang KIP,” kata Sekda, Selasa (5/12/2017).

 

Selaku Atasan PPID Kabupaten Sumbawa Barat, Sekda meminta kepada jajaran PPID Utama hingga PPID Pembantu yang ada di setiap OPD hingga Kecamatan untuk terbuka. Mengelola informasi dan mendokumentasi dengan baik. Melayani publik saat memohon informasi sesuai standar yang ada agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terhindar dari sengketa informasi. ‘’Kita harus terbuka, akuntabilitas terlaksana diawali dari keterbukaan, asalkan jangan buka-bukaan karena ada juga informasi yang dikecualikan untuk disampaikan. Ikuti kegiatan ini dengan baik sehingga membuka cakrawala pengetahuan kita dalam mengelola informasi,” jelas Sekda.

 

Kassubag Humas pada Bagian Humas & Protokol Setda KSB, Aufa Rahman, S.H dalam laporannya menyampaikan, tujuan dari workshop PPID KSB adalah untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme PPID KSB dalam mengelola dan mendokumentasi informasi. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pengelola layanan informasi dan dokumentasi lingkup Pemda KSB.

 

Peserta workshop ini adalah sekretaris OPD, Kepala Bagian lingkup Setda KSB dan Camat se-KSB. Sementara narasumber adalah Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB.

 

 

Dalam workshop ini, peserta menerima materi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keberfungsiaan PPID dari Komisioner KI NTB Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, Hendriadi, S.E. Hendriadi menjelaskan tentang konsep keterbukaan informasi, yang disebut badan publik, tata cara pengelolaan dan pendokumentasian informasi hingga tata cara permohonan informasi. Sementara Wakil Ketua KI NTB, Najamudin, S.Sos memaparkan tentang sengketa informasi. Ia juga mengungkapkan, KSB belum memiliki sengketa informasi yang masuk ke KI NTB. Hal ini juga mebuktikan jika keterbukaan informasi di KSB berjalan dengan baik.(Humas)