KSB Pertahankan Peringkat Kedua Sebagai Kabupaten Informatif

 

MATARAM—Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mampu mempertahankan peringkat kedua sebagai kabupaten informatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Prestasi KSB menjadi peringkat kedua tahun 2017 ini mempertahankan pretasi tahun 2016 lalu. KSB mampu menyisihkan tiga kabupaten/kota lainnya mulai dari Kabupaten Sumbawa, Lombok Utara. Termasuk Kota Mataram yang pada tahun 2016 menjadi peringkat pertama. Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Katagori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017. Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Lombok Barat sementara Kota Mataram harus puas di peringkat ketiga.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin, S.H, M.Si diterima oleh Sekretaris Daerah KSB, Abdul Azis, S.H. M.H. Pada acara Anugrah Badan Publik Informatif Provinsi Provinsi NTB dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik se Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Rabu (27/12/17), Komisioner Komisi Informai Publik Provinsi NTB juga menyampaikan pemenang badan publik informatif kategori lainnya. Di kategori  Instansi Vertikal KPU Provinsi NTB menjadi juara pertama sebagai badan publik  informatif disusul BPK RI Perwakilan NTB serta BPKP NTB sebagai juara II dan III. 

Di Katagori OPD Provinsi NTB, Bappeda keluar sebagai Juara I, RSJ Mutiara Sukma sebagai Juara II, Dinas Perdagangan, Dikbud dan Dinas Energi Sumberdaya Mineral sebagai Juara III, IV dan V. Sementara di katagori Partai Politik,juara I diraih oleh DPW PKS dan Juara II DPW Demokrat. Anugerah Badan Publik Informatif ini dihadiri Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Kepala OPD Provinsi NTB, PPID Utama KSB, Utusan Parti Politik, dan undangan lainnya.  

 

Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin, S.H, M.Si dalam sambutannya mengatakan, keterbukaan informasi merupakan keharusan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator suatu instansi dikatakan good goverment (Pemerintahan yang baik). ‘’Kita harus terus menata dan memperbaiki keterbukaan informasi. Pemerintah Provinsi mendukung penuh keterbukaan informasi,” katanya.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB, Hendriadi, S.E mengatakan, evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan selama enam bulan, mulai bulan Juli hingga Desember 2017. Dari 86 badan publik yang dievaluasi, hanya 13 badan publik saja yang masuk nominasi sebagai badan publik informatif. Dari evaluasi yang digelar KI, secara kualitatif indeks keterbukaan publik di NTB masih kurang. ‘’KI merekomendasikan agar koordinasi PPID Provinsi dan Kabupaten/Kota ditingkatkan, melakukan evaluasi, perlunya perhatian anggaran, memperbaiki sistem layanan dan badan publik harus menuju digitalisasi dokumentasi,” jelasnya.(Humas)