Lantik Pejabat Eselon III, Bupati Ingin Mental Aparatur Dirubah

 

TALIWANG—Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon III, Bupati meminta agar pejabat yang dilantik merubah mental dan karakter aparatur.

Pelantikan dan pengambilan sumpah 29 pejabat tinggi pratama dan administrator dilaksanakan di lobi Gedung Graha Fitrah, Jumat pagi (2/02/2018). Dua pejabat yang dilantik dan disumpah merupakan dua Asisten Setda KSB, yakni Drs. Mukhlis, M.Si dan Ir. Irhas Rahmanuddin Rayes, M.Si. Keduanya dilantik dan disumpah sebagai pengukuhan dari perubahan nomenklatur jabatan yang diemban. Jika sebelumnya Drs. Mukhlis, M.Si menjabat Asisten Pemerintahan dan Aparatur kini berubah menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sementara Ir. Irhas yang mengemban jabatan sebelumnya Asisten Administrasi Umum, kini berganti nama menjadi Asisten Administrasi Umum dan Aparatur.

Sementara itu, sebanyak 27 pejabat eselon III menduduki jabatan kepala bidang di berbagai organisasi perangkat daerah KSB. Berikut nama-nama  (KLIK DI SINI) pejabat sesuai lampiran keputusan bupati nomor 037/821.2/BKD/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah KSB.

Usai melantik, mengambil sumpah dan mendengar pembacaan fakta integritas secara simbolis dari salah satu pejabat yang dilantik, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dalam sambutannya mengajak pejabat eselon III yang telah dilantik untuk membangun budaya atau kebiasaan yang baik, kemudian di dalam budaya membangun  nilai. Nilai- nilai itu akan membentuk mental dan karakter aparatur. "Absensi yang ada saat ini (di kantor, di lapangan dan di masjid, Red) adalah untuk membiasakan atau membudayakan kebaikakn kepada aparatur, yang kemudian akan membentuk nilai, yakni kedisiplinan, kemudian nilai kepatuhan melaksanakan panggilan Allah SWT, termasuk nilai kebersamaan yakni duduk dan makan bersama,” kata Bupati.

Kemudian membangun lingkungan kerja yang baik. Pejabat yang diangkat ini akan menentukan  baik atau tidak baiknya lingkungan kerja masing-masing. ‘’Eselon II hanya satu di OPD, baik buruknya eselon II ditentukan  oleh eselon tiga dan empat. Kami percaya dengan kemampuan saudara semua, ke bawah agar bisa membina staf dengan baik dan ke atas bisa memberikan  masukan yang baik untuk pimpinan,” ujar Bupati.

Menyinggung pakta integritas, sejumlah poin dalam pakta integritas hampir tidak mungkin dicapi semuanya. Jika salah satu dicapai, bisa jadi point pakta integritas yang lain  tidak tercapai. Karenanya, bangunlah nilai-nilai di setiap unit kerja untuk meminimalisir pelanggaran. Jangan menganggap diri paling benar. Jika pun melihat atau menemukan kesalahan rekan kerja, jangan langsung divonis. Akan tetapi harus dikomunikasikan dengan baik. ‘’Pejabat yang menjadi atasan, jangan terlalu mau dipuji bawahan dan bawahan jangan terlalu terlalu memuji atasan, karena pujian sangat berbahaya. Jadilah panutan minimal di lingkungan kerja. Kebijakan kepala daerah seperti absensi harus didukung. Mari kerja, kerja, kerja, semakin sedikit kita berkata semakin banyak kita bekerja,” imbuh Bupati. 

Diungkapkan Bupati, pertimbangan pertama dan utama penempatan jabatan eselon II ini merupakan pertimbangan kebutuhan pimpinan OPD. Selanjutnya usulan dari Kepala OPD digodok oleh Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) Pemerintah KSB. Dari godokan Baperjakat, diketahui, nama-nama yang memiliki sumber daya yang baik diperebutkan sejumlah OPD. Namun, selain kemampuan personal, yang juga menjadi pertimbangan dari penempatan ini adalah kepangkatan, pendidikan dan lainnya. Aturan jenjang jabatan dan tata cara pengangkatan kini  semakin ketat. Akan tetapi, pengangkatan ini merupakan keputusan yang terbaik dari Bupati, Wakil Bupati dan Baperjakat.(Humas)