Pengembangan E-Government Harus Dipercepat Guna Pencegahan Korupsi

 PERCEPAT: Bupati, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M membuka rapat monitoring dan evaluasi oleh tim KPK RI di ruang rapat utama Gedung Graha Fitrah, Kamis pagi (8/02/2018).

 

 

TALIWANG—Pengembangan elektronik/e-government dengan berbagai aplikasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan segera terwujud guna mendukung pencegahan korupsi.

 

Demikian penekanan Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M saat membuka rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah program pencegahan korupsi, Kamis pagi (8/02/2018). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung Graha Fitrah ini dihadiri dua orang tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan sejumlah Kepala OPD dan Kepala Bagian Setda KSB.

 

Dikatakan Bupati, monev KPK ini sangat penting untuk mengetahui dan memahami langkah apa saja yang harus dihindari dalam melaksanakan tugas, sehingga bisa berada dalam koridor yang tepat. Pengembangan berbagai aplikasi mendukung jalannya roda pemerintahan pun diharapkan bisa segera dilaksanakan, mulai dari e-planing, e-kinerja, e-perizinan dan aplikasi lainnya yang direplikasi dari Kota Bandung. ‘’Dinas-dinas terkait harus segera menyiapkan aplikasi, termasuk dukungan dari Diskominfo terkait baiknya jaringan, sinyal, server yang harus ditingkatkan,” kata Bupati.

 

Diungkapkan Bupati, untuk pengadaan barang dan jasa, Pemerintah KSB telah membuat Pokja (Kelompok Kerja). Pokja ini menyaring rekanan dalam pengadaan barang dan jasa. Bupati dan Wakil Bupati pun tidak mengintervensi Pokja. Bahkan rekanan yang datang meminta proyek selalu ditolak. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian, bahwa sebagai pemimpin tidak ada intervensi dan memberikan contoh agar semua dijalankan sesuai prosedur.

 

Integritas harus dibangun dalam bertugas. Jika integritas sudah berjalan baik, maka insya Allah korupsi tidak akan terjadi. Namun jika pimpinan melakukan, bisa jadi di bawahnya akan mencoba. ‘’Kita mengingatkan pada diri untuk tidak menyalahgunakan wewenang sehingga terjadi perbuatan melawan hukum. Manfaatkan kedatangan tim dari KPK untuk sharing informasi, menanyakan masalah yang mungkin menurut kita baik, namun sejatinya bisa menjerumuskan,” imbuh Bupati.

 

Anggota KPK RI, Nanang Suryana mengajak untuk berbuat yang terbaik, wariskan yang terbaik pada generasi mendatang. Perbuatan itu adalah bagaimana dengan tidak melakukan korupsi. KPK akan terus mendorong rencana aksi pencegahan korupsi. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

 

Diungkapkan Nanang, lebih dari 70 persen kasus korupsi yang ditangani KPK adalah dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Karenanya, sektor ini harus betul-betul ditangani oleh orang yang memiliki integritas tinggi. Termasuk juga perizinan, mulai dari hulu, pertengahan hingga ke hilir, atau mulai dari permohonan perizinan, peroses hingga setelah perizinan keluar, agar tetap berada koridor yang benar. ‘’Karenanya, kami mendorong pemerintah KSB harus segera mengembangkan e-government, mengaplikasikan aplikasi online mulai dari perencanaan, keuangan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, hibah bansos, e-kinerja dan lainnya, semua itu untuk mencegah korupsi dan menghemat anggaran,” jelasnya.

 

Sekda Sumbawa Barat, H. Abdul Azis, S.H., M.H. mengajak Kepala OPD dan Kepala Bagian untuk melaksanakan arahan dari Bapak Bupati dan tim monev KPK RI. Harus diperhatikan pula, ada empat simpul titik sentral sektor terjadinya korupsi, pertama pengelolaan APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga proses perizinan dan keempat pengawasan pengelolaan sumber daya manusia.(Humas)