OPD Diminta Mempersiapkan Renja Untuk Diperjuangkan di Musrenbang Provinsi

 

 

TALIWANG—Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta Wakil Bupati, Fud Syaifuddin, S.T untuk mempersiapkan Program Kerja untuk diperjuangkan di musyawarah rencana pembangunan/Musrenbang Provinsi NTB.

Rapat pembahasan persiapan materi pembangunan KSB menghadapi Musrenbang Provinsi NTB ini dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung Graha Fitrah, Rabu pagi (28/02/2018). Wabup dalam arahannya mengatakan, seluruh OPD agar mempersiapkan program kerja sesuai visi misi daerah. Program kerja tersebut kemudian akan disodorkan ke Pemerintah Provinsi dalam Musrenbang tingkat Provinsi. ‘’Senin tanggal 5 Maret pertemuan awal Musrenbang oleh Gubernur dan Kepala dan Wakil Kepala Daerah,” kata Wakil Bupati dihadapan Asisten, Staf Ahli dan seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian Setda KSB.

Moment itulah nantinya, Bupati dan atau dirinya akan mengusulkan pokok pikiran program kerja Pemda KSB kepada Gubernur. Bappeda dan Litbang KSB pun harus segera menyusun pokok pikiran yang meringkas program kerja dari setiap OPD. Pertemuan awal bersama Gubernur harus dimanfaatkan agar program kerja Pemda KSB dapat diprioritaskan. ‘’Musrenbang itu memperjuangkan anggaran dan merebut kebijakan, kepala Daerah lain juga melakukan komunikasi, kami juga akan berusaha,” jelas Wakil Bupati.

Banyak hal yang harus disuarakan, mulai soal kehutanan, galian c yang kewenanganannya diambil Provinsi dan berdampak pada terbengkalainya beberapa lokasi penambangan di lapangan. Kemudian masalah pengambil alihan urusan pendidikan atas yang juga meninggalkan masalah, karena banyaknya PTT yang terbengkalai tidak diakomodir provinsi. Masalah pembagian porsi anggaran provinsi ke kabupaten dan banyak lagi yang akan diperjuangkan.

Asisten pemerintah dan Kesra Setda KSB, Drs. Mukhlis, M.Si mengatakan, RKPD KSB Tahun 2019 adalah Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Melanjutkan Perlindungan Sosial Masyarakat dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan. Dari tema tersebut, ada empat prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, pertama, memperkuat implementasi PDPGR. Kedua, memperkuat kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi dan menjaga kondusifitas daerah untuk kesuksesan Pemilu 2019. Keempat, mempercepat persiapan penataan birokrasi daerah dan desa berbasis teknologi informasi. ‘’Rapat pagi ini penting membahas manajemen program kegiatan menjamin sinergitas, sinkronisasi keberlanjutan program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Drs. Mukhlis, M.SI.

Kepala Bidang Litbang Bappeda & Litbang KSB, Ikramansyah mengatakan, saat ini Musrenbang tingkat kecamatan tengah berlangsung, yakni di Kecamatan Maluk dan terakhir Kecamatan Jereweh. Usai Musrenbang tingkat Kecamatan, akan disusul pertemuan Forum Perangkat Daerah pada 5 s/d 13 Maret. Forum ini menajamkan kembali usulan program kerja yang diterima di Kecamatan. Karena biasanya usulan program di Musrenbang Kecamatan tidak didukung data teknis. ‘’Musrenbang Kabupaten akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret,  OPD diharapkan menyiapkan usulan rencana kerja untuk nantinya dibahas bersama Bappeda & Litbang dan harus mencantumkan nilai pagu dari program yang dibuat,” jelasnya.

Ikramansyah juga menambahkan, pokok pikiran Anggota DPRD KSB resmi masuk dalam penyusunan RKPD, yakni saat perencanaan bulan Maret s/d April. Setelah itu tidak ada ruang lagi untuk pengusulan Pokir bagi Anggota DPRD KSB. Bappeda & Litbang di APBD murni akan memasang sistem informasi perencanaan yang bisa diakses masyarakat luas. Dalam rapat ini, Kepala OPD pun memberikan point-point penting untuk dimasukkan dalam Pokok Pikiran Materi Rencana Pembangunan KSB untuk diperjuangkan di Musrebang Provinsi NTB nantinya.(Humas)