DPR: BK Progresif Olahan Mineral Harus Berjalan

Inilah.com, 14 Feb, Jakarta
DPR tetap berkomitmen agar pengenaan Bea Keluar (BK) progresif olahan mineral tetap berlaku meski dikeluhkan oleh para pelaku usaha tambang.
Anggota Komisi VII DPR, Milton Pakpahan menyebutkan, pengenaan BK merupakan salah satu cara untuk mendorong perusahaan tambang merealisasikan pemurnian (smelter).
Menurut Milton, keluhan perusahaan tambang mengenai BK progresif dapat diusulkan dan didiskusikan dengan Kementerian Keungan (Kemenkeu).
"Tapi saya rasa BK progresif olahan mineral ini juga sebagai sarana penerimaan negara di sektor tambang. Saya harapkan perusahaan tambang sebesar Freeport dan Newmont itu wajib mengimplementasikan kebijakan ini," kata Milton di Jakarta Jumat (14/2). [Ranto Rajagukguk]

Sumbang PAD Rp 500 juta

Lombok Post, 15 Feb, Taliwang, hal 21
Pemda KSB mulai memberlakukan perda no. 4/2013 tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing (TKA).
“Perdanya mulai kita berlakukan tahun ini, kita pasang target bisa mendatangkan PAD sekitar Rp 500 juta,” kata Kadisosnakertrans KSB, H Abdul Hamid kemarin (14/2).
Disosnakertrans KSB mencatat hampir 150 sampai 200 orang tenaga kerja asing bekerja di KSB. Kebanyakan sector tambang dan pendidikan.
Selain dari pekerja PTNNT dan subkontraktornya, Disosnakertrans mencatat, pembangunan PLTU Kertasari, kecamatan Taliwang juga mempekerjakan tenaga kerja asing. (far)

Jero Wacik: Makin cepat ambil alih saham Newmont makin baik

Petromindo, 15 Feb, Jakarta
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan ia lebih suka agar divestasi saham perusahaan tambang tembaga emas PTNNT segera diselesaikan daripada harus memperpanjang perjanjian jual beli (SPA) lagi.
Saham “harus diambil sesegera mungkin. Lebih cepat lebih baik,” kata Jero Jumat lalu.
Ditanya siapa yang harus mengambil alih saham, apakah pemerintah daerah atau pusat, ia menjawab: “Tidak masalah, siapapun yang mampu membeli saham itu.”
NNT, anak perusahaan Newmont Mining Corp yang berkantor di AS, harus melepas 51 persen sahamnya ke investor Indonesia. Saat in PTNNT tengah dalam proses melepas 7 persen sahamnya yang terakhir. (Bambang Atmaja)

Tuntut gaji disesuaikan masa kerja

Lombok Post, 15 Feb, Taliwang, hal 21
Serikat pekerja menilai, pemerataan UMK (upah minimum kabupaten) bagi seluruh pekerja PT Nawakara Persada Nusantara (NPN), perusahaan subkontraktor PTNNT di bidang pengamanan tambang, tidak tepat.
Kadisosnakertrans KSB, H Abdul Hamid mengatakan serikat pekerja perusahaan tersebut masih menolak penerapan UMK perusahaan yang disamakan untuk seluruh pekerja.
“Serikat pekerja menuntut ada perbedaan antara pekerja yang satu dengan yang lain, terutama dari sisi masa kerja dan lamanya mereka bekerja di perusahaan tersebut,” katanya. (far)

PT.NNT Silaturahmi dengan Wartawan

Radar Sumbawa, Taliwang, Hal 12
PTNNT mengadakan pertandingan Futsal dengan para wartawan dari kota Mataram dan Sumbawa Barat Sabtu (8/2).
“Silaturahmi ini sebagai salah bentuk saling menghargai dan untuk lebih meningkatkan hubungan PTNNT dengan media yang selama ini sudah berjalan baik,” jelas Senior specialis Media Relation & Projeck PTNNT, H Ruslan Ahmad.
Ketua Komunitas Pers KSB, Khairil W Zakariah, mengatakan, silaturahmi antar media, terutama wartawan yang bertugas di KSB dengan PTNNT sudah sering kali dilakukan.
“Ajang silaturahmi yang dibangun antara PTNNT dengan media menjadi bukti, bahwa hubungan atau komunikasi yang dibangun kedua belah pihak berjalan baik,” tegas Khairil. (far)

Ekspor tambang RI mandek

The Jakarta Post, 25 Jan, Jakarta, hal. 14
Seorang pejabat Kemendag mengatakan Jumat lalu bahwa ekspor konsentrat and bijih logam Indonesia benar-benar mandek. Hal ini mengindikasikan kekacauan di sector tambang setelah diberlakukannya larangan ekspor bijih dan pengenaan bea keluar sejak dua minggu lalu.

Menkumham diam ditanya kedudukan hukum KK

The Jakarta Globe, Jakarta, hal. 19
Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsuddin seharusnya menjadi pejabat yang paling berkompeten di kabinet sekarang dalam urusan hukum di pemerintahan. Namun terkait kedudukan hukum (legal standing) pemegang Kontrak Karya tambang, pak menteri hanya berucap beberapa patah kata saja.

Sekda KSB: Pemda KSB Menolak Pemberlakuan UU Minerba 12 Januari 2014

Taliwang, Sumbawanews.com.- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB) melalui sekretaris Daerah KSB Ir. Musyafirin, belum lama ini, menegaskan sikap penolakan atas pemberlakuan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2014 mendatang.
Sikap itu ditegaskan Sekretaris Daerah itu, saat menerima aksi yang mendesak Pemda KSB untuk mendukung pemberlakuan UU minerba.

Freeport dan Newmont Tidak Boleh Banyak Menawar Bangun Smelter

Tribunnews.com, Jakarta
Pemerintah akan terus menjalankan amanah Undang-undang Nomor.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan turunan secara penuh dan konsisiten.
Perusahaan-perusahaan, termasuk Freeport dan Newmont masih diperbolehkan melakukan ekspor mineral namun setelah mineral yang dihasilkan dilakukan pengolahan dengan kadar tertentu dan bersungguh-sungguh akan membangun smelter.

Kadin Minta Masalah Bea Keluar Minerba Jangan Dibawa ke Arbitrase

Beritasatu.com, Jakarta
Kadin Indonesia meminta perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) tidak membawa persoalan bea keluar mineral progresif ke arbitrase internasional.
"Kalau bisa janganlah sampai ke situ (arbitrase). Kan masih bisa cari win-win solution," kata Ketua Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto Suryo di Jakarta, Selasa (11/02).

PTNNT Silaturahmi dengan Wartawan

Radar Sumbawa, Taliwang, Hal 12
PTNNT mengadakan pertandingan Futsal dengan para wartawan dari kota Mataram dan Sumbawa Barat Sabtu (8/2).
“Silaturahmi ini sebagai salah bentuk saling menghargai dan untuk lebih meningkatkan hubungan PTNNT dengan media yang selama ini sudah berjalan baik,” jelas Senior specialis Media Relation & Projeck PTNNT, H Ruslan Ahmad.
Ketua Komunitas Pers KSB, Khairil W Zakariah, mengatakan, silaturahmi antar media, terutama wartawan yang bertugas di KSB dengan PTNNT sudah sering kali dilakukan.
“Ajang silaturahmi yang dibangun antara PTNNT dengan media menjadi bukti, bahwa hubungan atau komunikasi yang dibangun kedua belah pihak berjalan baik,” tegas Khairil. (far) 

Daerah Terima Royalti Tambang Rp 12 Triliun

Jawa Pos, Jakarta, hal 1
Upaya memperkuat kemampuan flskal daerah terus dilakukan. Itu terlihat dari kian derasnya kucuran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Yang terbaru adalah dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) pertambangan umum.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, DBH tersebut diberikan sebagai bagian dari setoran royalti perusahaan tambang yang diterima pemerintah selama 2013. "Total nilainya Rp 12,46 triliun," ujarnya kemarin (10/2).
Karena merupakan bagi hasil untukpertambangan umum yang terdiri atas mineral dan batu bara, daerah-daerah yang kaya SDA mineral dan batu bara pun mendapat bagian yang cukup besar. Misalnya, Papua yang menjadi lokasi operasi Freeport Indonesia menerima DBH pertambangan 2013 sebesar Rp 904,33 miliar.
Provinsi NTB yang merupakan lokasi operasi NNT mendapat jatah Rp 112,38 miliar. (owi/c10/kim)

BK Mineral Masuk Arbitrase Rugikan Rl

Jurnas, Jakarta, hal 28
Ketua asosiasi tembaga emas Indonesia, Natsir Mansyur mengatakan selama ini perusahaan pemegang KK memberi konntribusi besar terhadap pendapatan negara.
Pemerintah merupakan pihak yang memperoleh porsi nilai tambang dan manfaat terbesar sekitar 67% melalui pajak, royalty dan pendapatan non pajak. Sementara 33% keuntungan sisanya disalurkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Beberapa perusahaan yang sudah melakukan divestasi saham seperti PTNNT, dividen tersebut dibagikan kepada pemegang saham Indonesia.
“Apabila ekspor konsentrat tembaga pemegang KK harus di stop karena masalah BK yang diadukan ke arbitrase internasional, kerugian paling besar justru dialami pemerintah Indonesia dan kepentingan nasional. Karena selama ini pemerintah dan kepentingan nasional yang menerima manfaat terbesar.” Katanya di Jakarta Senin (10/2).
Presdir PTNNT Martiono Hadianto mengatakan PTNNT sangat mendukung kebijakan UU minerba.
Selain KK menjamin hak PTNNT untuk mengekspor konsentrat tembaga, PTNNT juga melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian pasokan konsentrat dengan dua perusahaan Indonesia.
“Keberlangsungan operasi tambang (Batu Hijau) adalah untuk kepentingan pemerintah dan stakeholder lainnya, termasuk masyarakat lokal, karyawan dan perusahaan itu sendiri,” katanya. (Luther Kembaren)
(Berita yang sama terbit di Rakyat Merdeka (asi), Majalahtambang (Egenius Soda))

PTNNT Belum Pernah Ekspor Konsentrat Sejak Pemberlakuan Bea Keluar

Gaung NTB, Mataram, Hal 1
PTNNT belum pernah melakukan ekspor konsentrat ke luar negeri, sejak pemberlakuan bea keluar mineral per 12 januari lalu.
“Sejauh ini belum ada pengiriman dilakukan. Kami masih intens berkomunikasi dengan pemerintah terkait pengenaan bea keluar tersebut,” ujar Rachmat Makkasau, General Manager SR&Government PTNNT, di Mataram, Minggu (9/2).
Menurutnya pemberlakuan bea keluar tersebut sangat memberatkan PTNNT.
“Sejauh ini memang belum terlihat dampak signifikan atas pemberlakuan kebijakan itu, program CSR maupun Comdev yang dilaksanakan perusahaan juga masih seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi jika pemberlakuan bea keluar itu tetap tidak berubah maka Operasional perusahaan akan sangat terganggu dan itu bisa berpengaruh pada banyak hal,” tegasnya.
Sementara, Senior Specialis Media Relation PTNNT, H Ruslan Ahmad, mengatakan, jumlah Produksi sudah mulai dikurangi.
“Jumlah Haul truck yang beroperasi sudah berkurang lebig dari setengahnya. Dari 113 unit sebelumnya, sekarang yang di operasikan hanya sebanyak 45 unit,” jelas Ruslan.
Sementara Sekda KSB, W Musyafirin, menyatakan, jika bea keluar tetap berlaku, tidak hanya PTNNT tetapi Pemda dan Masyarakat Sumbawa Barat kena dampaknya.(Gte)

RKAB berjalan sesuai fase tambang

Lombok Post, Taliwang, hal 21
GM SR dan Govrel PTNNT, Rachmat Makkasau belum lama ini mengatakan kegiatan operasional PTNNT tetap berjalan sesuai rencana. RKAB tahun 2014 tidak mengalami perubahan.
“Tahun 2014 PTNNT memang tidak banyak melakukan kegiatan, karena tahapannya masih dalam sebatas pengepresan tambang,” katanya.
Setelah tahun 2014, nanti akan dilanjutkan di tahun 2015, 2016 2017 akan ketemu ore (bahan tambang).
“Nanti di tahun 2018, 2019 dan 2020 akan dilakukan stripping lagi. Baru dilakukan penambangan,” katanya.
Menurutnya tahapan atau fase yang dilalui PTNNT ini sedikit tidak tetap akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan PTNNT di Batu Hijau, kendati demikian, Rachmat memastikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan peraturan yang diberlakukan pemerintah.
“Tapi untuk sementara, terkait dengan bahan mentah yang ada, belum dilakukan pengiriman. Karena ada larangan yang diberlakukan pemerintah dan pengenaan bea keluar dan tidak sesuai dengan KK,” katanya. (far)

Warga Labangkar Pertanyakan Perbaikan Jalan Ropang

Gaung NTB, Sumbawa Besar, Hal 5
Hamdan, S.sos, Tokoh pemuda Labangkar, mempertanyakan kembali perbaikan jalan di wilayah kecamatan Ropang.
Akses dari kecamatan Lantung menuju kecamatan Ropang, terutama jalan menuju Labangkar, Lawin dan Desa Ranan, kondisinya sangat parah, ketika musim hujan, ketiga desa ini terisolir.
Beberapa waktu yang lalu, jalan itu akan diperbaiki melalui dinas PU kabupaten Sumbawa, yang dananya berasal dari CSR PTNNT. Ada juga Informasi, jalan itu menggunakan dana APBD.
“kami berharap dalam tahun ini, pemerintah daerah sudah memperbaiki jalan menuju 3 desa ini, kalaupun tidak dikointraktorkan atau swakelola, masyarakat bersedia bergotong royong, yang penting jalan menuju desa kami dapat lebih baik,” tegas Hamdan. (Gac)

Besaran BK Mineral Harga Mati

Sinar Harapan, Jakarta, Hal 14 Pemerintah kembali menegaskan kebijakan BK seperti di atur dalam PMK 6, wajib di atati dan tidak bisa ditawar lagi. Wakil menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, menegaskan, “bea keluar tidak bisa ditawar lagi,”. Keputusan ini bukan keputusan kementerian ESDM, namun keputusan seluruh rakyat Indonesia. Sementara Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan, pemerintah tidak akan mengalah untuk mengimplementasikan UU Minerba, pemerintah yakin tak akan mundur dari sikapnya yang mengharuskan pembangunan Smelter dan mengenakan BK progresif. “sangat jelas, kami akan melaksanakan UU Minerba, Freeport dan Newmont harus bangun Smelter. Harus, kalau tidak diberlakukan tiga tahun ke depan akan sulit nanti, karena itu sudah jadi perintah Undang-undang. Sepanjang belum membangun Smelter, mereka nggak dapat Izin eksport, kecuali kena BK tadi,” ujar hatta. Sementara Menteri keuangan, M Chatib Basri, menegaskan, perusahaan tambang yang masih dalam tahap komitmen untuk membangun Smelter, tetap akan dikenakan BK eksport. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk keadilan yang harus diterapkan. tidak ada gunanya BK eksport mineral bagi perusahaan yang sudah mulai bangun Smelter. Tegasnya. (Saiful Rizal/Faisal Rachman)

Freeport dan Newmont

Kompas, Jakarta, Hal 7
CEO Freeport, Richard C Adkerson, menemui sejumlah Menteri terkait kebijakan bea keluar yang dikenakan pemerintah RI melalui PMK 6.
PMK 6 merupakan turunan PP no 1/2012, yang melarang eksport mineral yang belum di olah. Sedangkan PP 1/2014 merupakan amanat dari UU Minerba, dimana pemegang izin pertambangan diwajibkan mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri.
Sementara Freeport dan Newmont, menolak PMK 6 karena bertentangan dengan Kontrak karya (KK) yang merupakan perjanjian perusahaan dengan pemerintah.
Hikmahanto Juwana, Guru besar Hukum Internasional, Fak Hukum UI, mengatakan, posisi pemerintah kuat menghadapi Freeport dan Newmont,dengan alasan pertama,  karena dalam KK, pemerintah dianggap mitra atau entitas perdata,  Lex specialis tak dapat berlaku dalam perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, kedua, PMK 6 berlaku umum, tidak diskriminatif terhadap Freeport dan Newmont, ketiga, BK tidak sama dengan pajak yang dikenakan pada Freeport dan Newmont.
Oleh karena itu, apabila Freeport dan Newmont masih ingin melakukan usaha di Indonesia, seharusnya mereka patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, termasuk PMK 6. (Hikmahanto Juwana)

ESDM: Besaran Bea Keluar Mineral tidak Bisa Ditawar

MetroTVnews.com, Jakarta
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan besaran bea keluar (BK) mineral antara 20% sampai 60% yang ditetapkan tidak bisa ditawar lagi.
"Bea keluar tidak bisa ditawar lagi," kata Susilo di Jakarta, Kamis (6/2).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai BK sebesar 20%-60% sangat memberatkan dan merugikan pihak pengusaha.
Mereka mendesak agar pemerintah menurunkan BK mineral antara 5%-7%.
"Biaya keluar itu untuk memaksa mereka bangun smelter. Bukan dimaksudkan untuk cari untung. Sebenarnya, mereka seharusnya sejak lima tahun lalu sudah bikin smelter," tambahnya.
Sementara Dirjen Minerba, R Sukhyar mengatakan bahwa besaran BK tidak akan ditinjau lagi dan pemerintah secara tegas akan komitmen dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
Sebagai contoh, ia mengungkapkan PT Newmont mengajukan surat agar ekspor konsentrat mereka bisa dibebaskan dari BK.
"Tetapi itu tidak bisa ditawar lagi," tegasnya. (Ant)
(Berita yang sama terbit di Antaranews.com (Monalisa)