Menkumham diam ditanya kedudukan hukum KK

The Jakarta Globe, Jakarta, hal. 19
Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsuddin seharusnya menjadi pejabat yang paling berkompeten di kabinet sekarang dalam urusan hukum di pemerintahan. Namun terkait kedudukan hukum (legal standing) pemegang Kontrak Karya tambang, pak menteri hanya berucap beberapa patah kata saja.

Amir mengelak menjawab pertanyaan apakah pemegang KK memiliki status hukum lex specialis, yang berarti mereka tunduk pada ketentuan khusus.
“Tanya pejabat dari Kementerian ESDM saja,” kata Amir.
Pemegang KK berulang kali berdalil bahwa KK mereka setara dengan UU dan karena itu perubahan dalam peraturan, seperti kenaikan bea keluar yang diumumkan baru-baru ini, dapat dianggap tidak sah kecuali diikuti oleh revisi kontrak, yang harus disetujui kedua belah pihak.
Pemegang KK meliputi Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Vale Indonesia dan Weda Bay Nickel.
Newmont Mining Corporation, sebagai pemegang saham utama NNT, tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah Indonesia di pengadilan arbitrase untuk menolak pengenaan bea keluar yang merugikan bisnis mereka.
Pemerintah kini mengenakan bea keluar sebesar 20 -25 persen atas enam komoditas mineral yang diolah. Suryo Bambang Sulistyo, Ketua Umum Kadin Indonesia, lobi bisnis paling berpengaruh di Indonesia, meminta semua pihak menahan diri, “Kami masih menggupayakan pemecahan masalah yang menguntungkan semua pihak,” katanya, sambil menambahkan bahwa bea keluar itu tidak realistis. (Tito Summa Siahaan, Rangga Prakoso)