Tiga Belas Raperda Diusulkan ke DPRD KSB

Pada 2014, Bagian Hukum Sekretariat Daerah akan mengusulkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai bagian dari program Legislasi Daerah.  Tiga belas Raperda yang sudah melalui proses di Bagian Hukum kemudian dibahas bersama SKPD terkait, pada Jumat (17/10) di Ruang Sidang I Setda. Agenda rapat tersebut adalah pemantapan konsepsi Raperda dalam rangka pengajuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemkab Sumbawa Barat.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ir. Irhas Rahmanuddin Rayes, M.Si, yang membuka acara tersebut, mengungkapkan bahwa pertemuan ini perlu dilaksanakan sebagai wadah pemantapan Raperda sebelum diserahkan ke DPRD. SKPD teknis yang hadir adalah dari Bappeda, Dinas ESDM, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pendapatan Dinas PPKD, BPM Pemdes, Bagian Organisasi , serta Bagian Humas dan Protokol.

Kasubbag Perundang-Undangan dari Bagian Hukum, Sudirman, SH, menyebutkan bahwa 13 Raperda sudah memiliki kajian atau naskah akademik. Tiga belas Raperda yang akan diusulkan oleh Pemkab Sumbawa Barat Tahun 2014 melalui SKPD terkait, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Taliwang (Bappeda); Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Bappeda); Pengelolaan Pertambangan Mineral (Dinas ESDM); Izin Pertambangan Rakyat (Dinas ESDM); Pengelolaan Air Tanah (Dinas ESDM); Pengelolaan Sampah (BLH), Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Dinas Dukcapil); Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Bidang Pendapatan Dinas PPKD); Pembentukan Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano (BPM Pemdes); Perubahan Keempat Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Setda, Setwan, dan Staf Ahli Bupati, dan dua Raperda lainnya tentang dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Bagian Organisasi Setda); serta Keterbukaan Informasi Publik (Bagian Humas dan Protokol).

Menurut Kabag Hukum, Ahmad Yani, SH, alasan untuk mengundang SKPD teknis terkait agar substansi dari raperda tersebut bisa tersampaikan dengan baik karena Bagian Hukum hanya melihat dari sisi legal nya saja. “Kami hanya melihat kulit luarnya saja, tapi SKPD terkait sebagai penyusun yang lebih tahu teknisnya”, ungkapnya. Dia berharap raperda ini segera disahkan, meskipun DPRD agak pesimis untuk bisa menyelesaikannya mengingat 2 bulan kedepan penuh dengan agenda yang harus terlaksana. Meskipun begitu, 13 Raperda ini akan segera dibahas dengan DPRD.

Beberapa tanggapan yang muncul dari pertemuan ini pun beragam. Ada SKPD semisal BLH yang kurang mengetahui adanya raperda tersebut karena naskah akademiknya dari pihak ke-3, bukan dari BLH. Sementara dari BPM-Pemdes yang mengusung Raperda tentang Pembentukan Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano, berharap Raperda ini segara disahkan agar status desa tersebut jelas. Begitu pula dengan Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan SKPD teknis terkait yaitu Bagian Humas dan Protokol. Pengusulan Raperda ini sangat penting dalam Era Keterbukaan Informasi seperti sekarang. Bagian Humas dan Protokol juga telah melakukan berbagai koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap SKPD. [nh]