Humas KSB dan Somasi NTB Gelar Tiga Hari Workshop PPID

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bagian Humas KSB sebagai PPID Utama tengah bergeliat. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mengaktifkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu penetapan SK Perubahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Sumbawa Barat, serta FGD Draft Perbup tentang Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Setelah pelaksanaan FGD untuk membahas rancangan Perbup, Humas KSB akan menggelar Workshop PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan tema Layanan Informasi Publik. Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, Humas KSB selaku PPID Utama kembali bekerja sama dengan Somasi NTB dan Publish What You Pay (PWYP).

Workshop Layanan Informasi Publik tersebut ditujukan bagi setiap PPID Pelaksana dan Staf Pengelola Data dan Informasi yang ada di setiap Badan Publik. Acara tersebut akan berlangsung selama 3 hari, dari Rabu-Jumat (22-24 Oktober 2014), bertempat di Ruang Sidang II Setda. Workshop tersebut akan berfokus pada perangkat keterbukaan informasi publik dalam mendorong akselerasinya di Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Kabag Humas dan Protokol selaku PPID Utama, hasil dari workshop tersebut ada 2, yaitu Daftar Informasi Publik (DIP) dan Standar operasional prosedur (SOP). Daftar Informasi Publik (DIP) dihasilkan dari proses klasifikasi informasi oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana. DIP akan membantu PPID dalam menentukan jenis informasi yang akan diberikan, disampaikan, atau dipublikasikan kepada pemohon/masyarakat. Sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) memegang peranan penting dalam urusan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena menjadi panduan dalam memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat dan murah. Selain itu, SOP ini juga akan membantu PPID dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi dalam mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan melaksanakan pelayanan pemberian informasi kepada pemohon.

Para pemateri yang akan mengisi Workshop selama 3 hari adalah Alamsyah Saragih (Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat), Hendriadi (Anggota Badan Pekerja Somasi NTB), dan PPID Utama.  Beberapa materi yang akan disampaikan antara lain Diskusi Filosofi UU Keterbukaan Informasi, Penyusunan DIP, dan Pembahasan SOP. [nh]