Tiga Bulan Humas dan Protokol di Penghujung Rezim

Roda pemerintahan telah memasuki bulan ke-3 pada tahun 2015. Pasca Musrenbang beberapa minggu lalu, setiap SKPD tengah bersiap untuk melaksanakan kegiatan dan programnya. Tak terkecuali dengan Bagian Humas dan Protokol. Oleh karena itu, pada Jumat (20/3), Kabag Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos.,MM, mengadakan rapat evaluasi 3 bulan pertama untuk seluruh staf. Rapat yang dibarengi dengan penerimaan SK Pegawai Tidak Tetap (PTT) setahun kedepan dilaksanakan di ruangan Kabag Humas dan Protokol. Najamuddin Amy, S.Sos.,MM, dalam paparan awalnya, mencoba mengevaluasi kinerja tenaga PTT (baik yang sukarela, honorer, dan tenaga kontrak), juga PNS di tiap subbagian.

Saat ini, staf Humas dan Protokol masih ajeg jumlahnya sebanyak 20 orang. Dalam forum itu, Kabag melakukan pendistribusian masing-masing tugas kepada 3 subbag. Apa yang sudah dilakukan dalam 3 bulan pertama ini? Najamuddin mengaku cukup bangga dengan kinerja tiga bulan pertama para stafnya. Meskipun menurutnya, Bagian Humas dan Protokol harus tetap berbenah dalam melakukan perubahan sistem di tiap subbagian.

Pelayanan di subbag Humas cukup mencolok dibandingkan tahun sebelumnya. Telah terjadi perubahan sistem dalam kerja sama dengan media. “Apabila dulu tiap bulan media harus menyerahkan invoice, maka sistem saat ini berdasarkan MoU yang sudah disepakati tiap media dengan humas”, ujar Najam. Selain sistem penawaran yang berbeda, penyediaan berita berdasarkan sistem satu pintu, yaitu melalui website. Apabila selama ini media bergantung pada konferensi pers, maka sejak 6 bulan yang lalu menggunakan sumber sepenuhnya dari sistem portal website.

Dari kegiatan penyebarluasan informasi, Subbag Humas juga menerbitkan 3 edisi Buletin Suara KTC. Rencananya, edisi pertama akan terbit pada akhir Bulan April. Sedangkan edisi kedua akan dibagikan bertepatan dengan Progres Report tanggal 13 Agustus 2015 mendatang. Kegiatan lainnya yaitu memaksimalkan fungsi Call Center yang menjadi wadah keluhan masyarakat. Untuk pelayanan informasi di media online, akan dilakukan pembenahan dalam bentuk wajah baru website pemda Sumbawa Barat.

Di subbagian Peliputan, Kabag Humas dan Protokol menyorot satu pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu untuk memajang slide foto dan video perjalanan pemerintahan KSB selama 10 tahun di ruang tunggu Sekretariat Daerah. Hal ini menjadi inovasi subbagian Peliputan untuk bisa memberikan pelayanan dalam bentuk audiovisual ke masyarakat.

Di subbagian ketiga, yaitu Protokol, hal yang harus diperhatikan terkait momen “tahun politik” yang terjadi saat ini. Satu pemahaman yang ingin diingatkan Najamuddin adalah  Protokol sebagai etalase pemda, yang harus selalu menjaga netralitas demi profesionalitas pelayanan. Terkait dengan penyelenggaraan pilkadal, Najam menekankan pada Kasubag Protokol dan stafnya untuk tidak memberikan pelayanan yang berbeda pada tiap pimpinan daerah, baik Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Bagian Humas dan Protokol harus bisa menangkis isu bahwa PNS tidak netral, dan sebagainya.

Secara kelembagaan, Humas dan Protokol muncul sebagai corong pemerintah daerah, sehingga pelayanan dan berita harus berimbang untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. “Bagian ini merupakan marwah atas jalannya penyelenggaraan pemerintah. Menyikapi era politik di Protokol, pelayanan harus tetap maksimal dalam memahami profesionalitasnya”, tukasnya. Itulah wujud dari netralitas Humas dan Protokol dalam Pilkada.

Selain pembagian tugas secara struktural, Najamuddin juga mengingatkan pola kultural staf Humas dan Protokol, misalnya terkait kebersihan ruangan kerja, agar tetap terjaga dan kondusif. Sifat kultural yang harus dipertahankan agar kinerja dalam sistem tetap berjalan dengan baik yaitu menjaga kedisiplinan, kekompakan dengan prinsip Samawa, yaitu saling satotang, saling pendi, saling sayang. Evaluasi semacam ini akan dilaksanakan tiap 3 bulan, meliputi pembenahan secara kultural dan administratif. [nh]