Filosofi dan Kuasa “Pintu Belakang”

Tulisan ini merupakan tanggapan dengan sedikit tambahan kegelisahan atas opini yang ditulis oleh Nurul Jihad di website pemda (baca: www.sumbawabaratkab.go.id, bertajuk “Arti Seorang Pendamping, Menyambut Kehadiran Wakil Rakyat di Telaga Bertong tanggal 19 Agustus 2014”). Nurul Jihad, yang juga seorang istri Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mengungkapkan beberapa hal sebagai otokritik atas peran penting istri-istri anggota DPRD. Otokritik tersebut selaiknya diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral ataupun etis atas posisi sosial di masyarakat.

Arti Penting Seorang Pendamping

Menyambut Kehadiran Wakil Rakyat di Telaga Bertong tanggal 19 Agustus 2014

Oleh : Nurul Jihad Ismail*
umi.ilcani @ gmail.com
 
Hari ini tanggal 19 Agustus, 2014 hari yang sangat berbahagia bagi  para calon legislatif yang telah berhasil berjuang merebut simpati rakyat, masa-masa sulit telah mereka lewati, susana komepetitif sangat kental dirasakan selama proses sosialisasi dirinya, misinya dan programnya kepada masyarakat pemilih. Tidak sedikit pula peran para istri yang ikut berjuang sekuat tenaga  menghantarkan para suami menuju kursi wakil rakyat, hingga sampailah pada hari dimana mereka dikukuhkan dan dinyatakan sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Pantaslah kiranya ketika kehadiran mereka pada hari ini sebagai pendamping  dirasakan sangatlah penting. Namun Apakah ini akhir dari perjuangan para istri-istri ? tentu tidak!  justru inilah awal dimulainya peran mereka sebagai pendamping wakil rakyat yang sesungguhnya.

Islam dalam Perayaan, Profan dan [atau] Sakral?

Manusia, dalam sejarahnya, telah hidup bersama dengan ragam simbol dan mitos. Dua hal ini tak terkira jumlahnya, diwarisi dan diperbarui lagi sebagai suatu proses penciptaan. Pada akhirnya, manusia dibatasi oleh tanda-tanda, simbol, serta mitos tersebut. Tak terkecuali yang dialami oleh masyarakat beragama di dunia ini, bahkan sebelum modernisme menyeruak.

Tragedi Mei 1998 dan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

Sejarah menulis bahwa tragedi Mei 1998 dan sejumlah peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut merupakan aksi demo menuntut Presiden Soeharto mundur. Peristiwa tersebut awalnya dipicu oleh krisis finansial Asia dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini mendorong aksi damai sivitas akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir dimulai dengan pengumpulan segenap sivitas yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas, dan karyawan universitas. Namun, aksi tersebut berujung kerusuhan yang mengakibatkan empat mahasiswa Trisakti tertembak dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hingga saat ini, setiap tanggal 12 Mei, seluruh sivitas akademika memperingati hari tersebut dengan aksi damai.

Buruh dan Hegemoni Tandingan, Masihkah Solid?

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei memang telah berlalu. Akan tetapi, semangat kaum buruh atau pekerja bukanlah sebatas hari itu saja. Secara historis, perjuangan kaum pekerja atau buruh terekam dalam perjalanan yang panjang. May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad ke-19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, khususnya di Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Kikisnya Humanisme Pekerja Media

Media dan relasinya dengan pemerintah merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perjalanan pers di Indonesia turut dipengaruhi oleh beberapa rezim kekuasaan. Dalam sistem pers otoriter (Orde Baru dan Orde Lama), media policy ditentukan oleh pemerintah. Pers dan media lainnya kemudian menjadi instrumen komunikasi politik dari pemerintah. Pasca-Reformasi, kebebasan menyertai perjalanan pers di Indonesia. Akan tetapi, hendaknya kita tak buru-buru untuk mengartikan bahwa kebebasan tersebut sudah benar-benar bertanggung jawab.

Otonomi Daerah, Riwayatmu Kini

Perjalanan otonomi daerah pasca Reformasi memang cukup panjang dan berliku. Ruh kebebasan yang ingin disuarakan “lokal” atau daerah kian menguak, terlihat dari makin banyaknya wilayah yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Tak pelak, geliat yang membahana ini diabadikan pemerintah dengan menetapkan hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.

Perempuan Dalam Pusaran Hegemoni Politik

Dalam sejarahnya, tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya Soeharto dari pucuk kekuasaan Orde Baru. Wacana tersebut semakin berkembang tatkala pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca Reformasi mulai mengangkat isu tentang hak-hak perempuan dalam kampanye pemilu.

Pembangkangan Sipil di Era Fragmentasi

Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan menjelang Perang Dunia II, pembangkangan sipil menjadi sebuah teknik perjuangan revolusi. Pembangkangan sipil (civil disobedience) bukanlah suatu hal yang negatif, melainkan manifestasi dari krisis akan keadilan di masyarakat. Dia semacam prosedur dan hukum alam yang otomatis terjadi dalam masyarakat. Ketika muncul aksi massa, maka yang akan dipertanyakan adalah unsur keadilan-ketidakadilan.

Strategi Kepengawasan Care and Share Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

Pengawas sekolah merupakan tenaga pendidikan profesional yang di beri tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah baik di bidang akademik maupun manajerial. Konsekuensinya, pengawas dituntut untuk memahami dan menguasai enam kompetensi, yaitu