Pembangkangan Sipil di Era Fragmentasi

Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan menjelang Perang Dunia II, pembangkangan sipil menjadi sebuah teknik perjuangan revolusi. Pembangkangan sipil (civil disobedience) bukanlah suatu hal yang negatif, melainkan manifestasi dari krisis akan keadilan di masyarakat. Dia semacam prosedur dan hukum alam yang otomatis terjadi dalam masyarakat. Ketika muncul aksi massa, maka yang akan dipertanyakan adalah unsur keadilan-ketidakadilan.

Disinilah muncul fragmentasi, era dimana aksi massa mengguncang rezim yang mapan dan muncullah perpecahan. Apakah makna dari aksi massa? Hal itu merupakan ekspresi natural dari yang lain terhadap negara (pemerintah), dan ini dikarenakan eksperimen politis, yaitu ihwal keadilan atau lebih tepatnya meminjam istilah Jurgen Habermas—lebenswelt mengalami krisis.

Dalam tulisan ini, saya akan menyorot aksi massa Forum Honorer Indonesia (FHI) yang bergerak secara nasional dan (hampir) serempak berlangsung sejak dikeluarkannya pengumuman kelulusan CPNS Kategori II pertengahan Februari silam. FHI terus berjuang agar pemerintah melakukan revisi PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Honorer Tertinggal menjadi CPNS. Bahkan bagi daerah-daerah yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta, langsung datang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Permasalahan yang diangkat pun tidak jauh berbeda, yakni mengenai banyaknya peserta yang lulus padahal mengabdi kurang dari lima tahun. Artinya, kelulusan mereka tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam PP No. 56/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

Tak terkecuali Forum Honorer Kategori Dua (FHKD) di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat juga menggeliat dengan aksi protes atas hasil tes yang dinilai sarat dengan penyimpangan. Ratusan tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS Kategori II (K2) di Sumbawa Barat masih bertahan hingga saat ini di Kantor BK-Diklat. Pun dengan unjuk rasa di depan kantor Walikota Bima yang melakukan aksi di kantor Walikota. Selain itu, mereka juga meminta kepada Walikota Bima untuk mengadili oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi CPNSD K2 tersebut.

Gerakan semacam ini bisa dilihat sebagai pembangkangan sipil dengan semangat untuk melakukan perlawanan, seperti yang dilakukan Gandhi. “Percayakan India kepada Tuhan. Jika rumit, tinggalkan ia pada kekerasan”, kira-kira begitulah gertak Gandhi yang berada dalam “jurang keputusasaan” terdalam pada malam kemerdekaan India Agustus 1947, demikian diulas Stanley Wolfert dalam bukunya A New History of India (Stanley Wolfert :2000). Tak salah apabila Indonesia dapat lengking mengartikulasikan ulang suaranya dalam sintaksis yang jauh lebih berbeda dan radikal, yaitu percayakan Indonesia kepada politisi. Apabila ini sulit atau macet, serahkan ia pada militer untuk menanganinya. Jika yang terakhir ini gagal, maka jalan pamungkasnya adalah memberikan kebebasan kepada sipil untuk mengeksklusi yang ganjil lewat aksi pembangkangan.

Ini bukan semacam manifesto komunis, akan tetapi merenungkan kembali dalam “rumah kesadaran” relasi antara kesetiaan dan pembangkangan, dan menghadirkan inisiasi pemerdekaan bahwa negara (pemerintah) tak melulu benar di hadapan warganya. Meskipun konteks yang dibahas saat ini berbeda dengan Gandhi, yang waktu itu penuh pergolakan. India di paruh pertama abad kedua puluh adalah negeri yang didera pergolakan, perpecahan politik serta agama yang melahirkan kebencian dan kekerasan amat  buas.

Aksi yang digelar FKHD adalah upaya untuk menuntut “hak” dan mempertanyakan eksistensi negara (pemerintah) agar bisa berlaku adil. Kekerasan simbolik yang dilakukan massa dengan menyegel kantor pelayanan publik di daerah atau berseru dan berteriak lantang di depan kantor kementerian merupakan suluh pembangkangan yang ingin dihidupkan. Pembangkangan sipil juga bisa kita runut dari kemunculan teologi pembebasan yang menjamur di benua Amerika. Salah satunya Jose porfiro Miranda yang menulis, “Kekerasan yang dilukiskan penindas adalah kejahatan. Sedangkan kekerasan yang dipraktikkan dari mereka yang tertindas dalam mencari kebebasan atau kemerdekaan, itu lebih tepatnya dikatakan sebagai keadilan”(Agus Rois :2007).

Merebaknya aksi massa merupakan wujud dari bercokolnya sentimen atas keruntuhan Homo Rasionalis dan naiknya Homo Sentimentalis. Richard Rorty (1989) yang memiliki tesis ini menyebutkan bahwa kita menginginkan agar kemajuan sentimen moral (atau hasrat memberontak) itu menyeruak dari palung paling bawah, dan bukannya menanti dengan penuh kesabaran sikap rendah hati dari golongan atas.

Oleh karena itu, pembangkangan sipil bukan saja boleh, melainkan malah wajib dalam kasus-kasus tertentu, karena merupakan pengakuan terhadap hak-hak sipil. Kultur Indonesia yang sarat dengan nirsolidaritas di era kekinian telah meminggirkan pembangkangan sipil, yang dianggap suatu hal negatif. Padahal aksi pembangkangan sipil mengajak kita merestorasi akal budi secara radikal, menggugah daya jelajah intelektual, serta menggali suara-suara “yang lain” yang selama ini bungkam.

Sudah lebih dari seminggu Kantor BK Diklat Kabupaten Sumbawa Barat disegel. Bahkan, memasuki minggu kedua, spanduk-spanduk direntangkan di kantor tersebut yang menyuarakan, “Kami tidak rela hak kami dirampas…”. Penyimpangan honorer K2 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) beserta bukti-bukti dan data yang valid. Bahkan, korlap nasional FHI mengatakan bahwa honorer akan terus melakukan aksi demo sampai pemerintah mengubah PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Honorer Tertinggal menjadi CPNS.  Ini untuk mengakomodir honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan berusia kritis.

Untuk konteks ini, kita tidak perlu malu-malu atau sungkan untuk mengatakan jika aksi tersebut merupakan pembangkangan sipil. Selama ini, diskursus pembangkangan sipil seolah ogah untuk dijamah atau dibicarakan, padahal kita lahir dari peristiwa-peristiwa negatif di masa lalu yang masih menganga lukanya. Sebaliknya, kajian tentang masyarakat sipil (civil society) selama lebih dari dua dekade menjadi topik perbincangan yang luas dan meminggirkan isu pembangkangan sipil. Perbincangan masyarakat sipil digulirkan dalam rangka menciptakan “jalan ketiga” suatu masyarakat yang kebal dari militerisme.

Apalah arti dari didengung-dengungkannya konsep masyarakat sipil, dan melupakan hakikat pembangkangan sipil? Padahal pembangkangan sipil merupakan fenomena dalam masyarakat demokratis dan liberal, atau sekurangnya masyarakat yang menuju ke arah sana. Dia adalah teks lama yang sulit disingkapkan, dan sesungguhnya merupakan hak dasar warga-masyarakat yang dapat dijadikan rasionalitas penguasa.

Rakyat Bergerak, Resistensi Bicara. Itulah yang terjadi saat ini. John Rawls dan Habermas mengajukan jawaban tentang apa yang harus dilakukan oleh penguasa akan pembangkangan sipil, yaitu agar pemerintah menanggalkan klaim kesahihan bahwa warga-masyarakat tak pernah mempunyai satu hak pun untuk melanggar undang-undang, yang didasari oleh alasan-alasan klise demi kesejahteraan umum dan sebagainya. Biarlah kebenaran itu diungkap, agar keadilan menyapa semua dan pelayanan publik tidak menjadi sasaran. Pertanyaannya, Akankah negara (pemerintah) memiliki jiwa Mahatma (berjiwa besar) untuk menyikapi fenomena ini, seperti halnya prinsip Gandhi menuju satyagraha, yaitu untuk menemukan jalan menuju kebenaran? []

Oleh: Nurhikmah
Alumni Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
*Pernah diterbitkan di kolom Opini, Lombok Post, 1 Maret 2014