Perempuan Dalam Pusaran Hegemoni Politik

Dalam sejarahnya, tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya Soeharto dari pucuk kekuasaan Orde Baru. Wacana tersebut semakin berkembang tatkala pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca Reformasi mulai mengangkat isu tentang hak-hak perempuan dalam kampanye pemilu.

Hasil pemilu 1999 mencatat tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin paling populer dan partai yang dipimpinnya meraih suara terbesar dalam pemilu tersebut. Meskipun pada waktu itu, representasi perempuan masih minim hanya mencapai angka 9 persen. Akan tetapi, fenomena tersebut dinilai sebagai prestasi pasca lepas dari kekangan Orde Baru. Namun, kemunculan sosok perempuan secara spontan muncul pasca Orde Baru tak serta merta diterima. Ketika muncul sosoknya, banyak yang menolaknya dengan alasan pribadinya yang lemah, belum jelas visi misi, dan sebagainya.

Kaitannya dengan hal tersebut, streotip klasik wanita dan dimensi feminin tidak mencantumkan gagasan kekuasaan. Konsep feminin yang dimiliki wanita identik dengan rasa simpatik, kepekaan terhadap kebutuhan sesama, memahami, merawat, dan sebagainya. Hal ini bertentangan dengan gagasan kekuasan konsep Barat yang meliputi ketegaran dan keperkasaan (Christina S. Handayani-Ardhian Novianto : 2004).

Kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin terbatas pada institusi-institusi wanita, seperti perkumpulan mahasiswi, perawat, dan semua sekolah wanita. Perempuan hanya terlibat aktif dalam acara PKK Dharma Wanita, mengurus suami dan keluarga atau urusan domestik. Untuk urusan berpolitik tidak terlalu mencolok. Hal inilah yang oleh Michel Foucault dikatakan bahwa hubungan kekuasaan menjadi semacam panopticon agar wanita ditempatkan di titik-titik alienasi dari “narasi besar” yang menjadi ranah laki-laki. 

Agaknya ini merupakan warisan pemerintah Orde Baru yang membentuk organisasi perempuan terkait dengan birokrasi kekuasaan, seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, yang sifatnya tidak mandiri. Dalam keadaan seperti itu, peningkatan partisipasi perempuan tidak menjadi agenda partai politik, apalagi menampilkan kepentingan perempuan. Mereka yang kebetulan terpilih untuk duduk di parlemen atau jabatan publik hampir tidak dapat berperan banyak didalamnya.

Kalangan feminis yang belakangan, misalnya Iris Marion Young menggarisbawahi apa yang disebut sebagai teori politics of difference, memunculkan teks “yang lain” (otherness). Etika yang memihak pada teks-teks otherness melahirkan kepedulian, mengangkat suara-suara minoritas. Di Era Reformasi, perjuangan untuk menempatkan perempuan sebagai wakil parlemen sudah semakin baik, akan tetapi tidak demikian halnya dengan bargaining position serta isu minoritas yang diusungnya. Agaknya ini masih menjadi perhatian bangsa memasuki dua dekade Reformasi berjalan.

Pada praktiknya, ranah kewarganegaraan di negeri ini masih menjadi domain laki-laki, mulai dari wilayah privat hingga publik. Perempuan tidak cukup mendapatkan ruang untuk berpartisipasi secara total dan simultan. Berbicara soal kewarganegaraan berarti membahas tentang sebuah proses partisipasi rakyat dan keterlibatan konstruktif pemerintah. Ditambah lagi, lima aspek ketidakadilan jender yaitu streotipe, marginalisasi, subordinasi, diskriminasi, dan kekerasan masih melekat dengan perempuan sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan berperspektif feminis, yang memperluas partisipasi perempuan, menjadi langkah politik untuk melepaskan perempuan dari domestikasi dan pengasingan ranah publik. Ruang pendidikan untuk perempuan memungkinkan untuk bangkitnya kesadaran kritis.

Kita bisa melirik produk hukum pemili yang diundangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa pasalnya terlihat sudah menekankan pada kuota perempuan sebanyak 30 persen. Misalnya Pasal 8, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, yaitu menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Penekanan tentang nilai kuota wakil perempuan ini juga tercermin dalam Pasal 55, 56 (2), 62, dan pasal 215.

Namun,  harus  disadari bahwa  ruang  ekspresi politik perempuan yang diberikan negara  (dan para elite partai) masih jauh dari spirit keadilan dan  kesetaraan. Kendati penetapan kuota  30 persen melalui akomodasi negara  sudah di uji-coba sejak pemilu 2004 lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, secara faktual masih berlangsung secara fluktuatif. Catatan representasi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga  legislatif.

Apabila dilihat dari sisi kuantitas, penetapan kuota 30 persen yang sudah dibuktikan secara faktual saat ini bisa dikatakan sebagai prestasi. Namun, jumlah tersebut belum disertai dengan kualitas peran dan isu yang diusung, setidaknya di daerah. Hal itu bukan hanya terkait persona masing-masing wakil perempuan yang ada, akan tetapi mekanisme dan peluang memang tidak diciptakan untuk ramah terhadap perempuan atau minoritas. Ada mesin hegemoni yang berbicara dan menentukan ranah politik masih menjadi wilayah laki-laki. Secara konseptual, hegemoni—salah satu kesadaran politik Gramsci—merupakan sebuah kesadaran untuk mengetahui kelompok kepentingan dalam perkembangan sekarang dan masa depan, melampaui kelas ekonomi semata, yang bisa menjadi kepentingan dari kelas subordinasi.

Persoalan utama dari kecenderungan hegemoni tersebut adalah belum terjaminnya kebutuhan dasar khususnya yang ramah terhadap perempuan. Salah satu  penyebab penting  yang mendasari dalam  struktur masyarakat  patriarkis adalah konstruksi sosial-budaya  perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan dominasi) ini terlihat dari sikap masyarakat yang kian menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas, atau alat pemuas  hasrat seksual laki-laki.

Hegemoni- yang menjadi formula Gramsci- bisa dipakai untuk menerapkan modal sosial tersebut. Hal ini bisa dimanifestasikan oleh kelompok sosial pro-jender sebagai “dominasi” dan “kepemimpinan intelektual dan moral”. Modal sosial dengan menggunakan keterwakilan perempuan (mungkin) menjadi strategi yang tepat. Akan tetapi, perlu payung hukum dan kebijakan yang harus pro-jender dengan konsolidasi untuk membentuk hegemoni tersebut sebagai modal sosial.

Berbicara konteks lokal, penulis mengambil contoh kasus di Nusa Tenggara Barat yang masih kental dengan budaya patriarki. Secara konstituen, jumlah anggota DPRD Provinsi NTB terpilih periode 2009 – 2014 sebanyak 55 orang, terdiri dari 49 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sedangkan untuk periode 2014-2019, calon anggota DPRD, sudah memenuhi kuota 30 persen, dilihat dari partai Nasdem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, Partai Bulan Bintang, PKP Indonesia. Banyak caleg perempuan muncul dan berkontestasi dengan caleg lainnya untuk duduk di kursi perwakilan rakyat.

Akan tetapi, representasi kaum perempuan sepertinya menjadi utopis karena posisi perempuan menduduki kelas nomor dua dalam masyarakat untuk berkiprah di ranah publik. Belum lagi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di NTB banyak menyasar kaum perempuan. Banyaknya tenaga kerja wanita yang mengalami penyiksaan di luar negeri, padahal mereka menjadi penyumbang devisa. Kehidupan perempuan di NTB pun masih belum terbebas dari diskriminasi dalam bidang pekerjaan. Perempuan petani misalnya mengalami masalah dalam pengerjaan lahan. Buruh perempuan juga belum mendapatkan upah yang layak dan jaminan kerja. Kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking) di NTB juga menjadi isu minoritas yang belum kunjung menemukan titik cerah. Abhijit Dasgupta dkk (2006) menulis kajian tentang perdagangan perempuan dan anak Indonesia antara kurun waktu 2004-2006. Salah satu daerah yang disorot adalah Nusa Tenggara Barat yang cukup tinggi angka perdagangan perempuan dan anak.

Fakta ini menunjukkan belum sejalannya angka keterwakilan perempuan di parlemen dengan isu-isu minoritas yang seharusnya diperjuangkan. Perempuan sebagai subjek politik dan isu minoritas harusnya menjadi gerakan, seperti gagasan Laclau-Mouffe terkait Demokrasi Radikal yang mengarah pada revolusi demokrasi sebagai medan artikulasi hegemonik dilihat dalam fenomena gerakan-gerakan sosial baru yang muncul sejak paruh kedua abad ke-20. Keterwakilan perempuan justru cenderung membuat kelompok subordinatif baru akibat dari intervensi negara, yang dalam bahasa Laclau-Mouffe adalah hubungan subordinatif sebagai akibat birokratisasi hubungan sosial (karena intervensi negara dalam melindungi rakyat namun secara paradoks justru menghasilkan hubungan subordinatif baru).

Untuk melepas rantai hegemoni yang tidak pro-jender, harus dipahami bahwa hegemoni tidak bisa dilepaskan dari bicara tentang subjek politik. Laclau-Mouffe mengingatkan bahwa politik bukanlah masalah “mendaftar kepentingan-kepentingan yang sudah ada melainkan memainkan peran penting dalam pembentukan subjek-subjek politik” (Laclau dan Mouffe:1985).  Dengan kata lain, politik bukanlah sekedar melakukan mobilisasi orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama (misalnya kepentingan ekonomis), melainkan juga harus meliputi pembentukan subjek-subjek politik. 

Pada akhirnya, tulisan ini menekankan pada pengarusutamaan jender dengan menerapkan konsep hegemoni-nya Gramsci, yang bukan hanya menyorot sistem politik yang ramah terhadap perempuan, tapi apakah keterwakilan perempuan mampu mengusung perubahan ke arah yang lebih baik terhadap isu minoritas dan jender. Akan tetapi, memang perempuan sebagai subjek politik yang terus diperjuangkan hingga kini. Dia sama halnya dengan laki-laki, untuk bisa memimpin harus memiliki persona yang kuat. Sistem politik yang ada selaiknya bukan hanya secara parsial menegaskan tentang kuota perempuan, tetapi juga disertai dengan political will untuk mengangkat isu-isu minoritas dalam agenda politik, dan tidak meminggirkan posisi perempuan dalam politik praktis, tentunya mereka yang memiliki kapabilitas dan integritas tinggi. Hal inilah yang akan kita lihat pasca pemilu 2014 nanti. []

Nurhikmah
Alumni Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
*Pernah diterbitkan di kolom Opini, Radar Sumbawa, 14 Maret 2014