Otonomi Daerah, Riwayatmu Kini

Perjalanan otonomi daerah pasca Reformasi memang cukup panjang dan berliku. Ruh kebebasan yang ingin disuarakan “lokal” atau daerah kian menguak, terlihat dari makin banyaknya wilayah yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Tak pelak, geliat yang membahana ini diabadikan pemerintah dengan menetapkan hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.

Namun, atas segala perayaan “kebebasan” ini, kita perlu merenung sejenak, apakah demokrasi macam ini yang diharapkan dari semangat awal otonomi daerah? Ataukah ini semacam euforia kebablasan yang kemudian hanya dimanfaatkan dan dinikmati oleh kalangan elit politik tertentu? Keresahan ini bukanlah tak beralasan, karena banyak fakta menunjukkan kewenangan daerah ibarat buah simalakama, yang memakan tubuh rakyatnya sendiri menuju penderitaan yang kian abadi.

Seandainya Bung Hatta masih hidup, dan diminta melukiskan situasi sekarang, Mohammad Hatta hanya akan perlu mencetak ulang tulisannya yang terbit pada 1962 : “Dimana-mana orang merasa tidak puas. Pembangunan tak berjalan sebagaimana mestinya. Kemakmuran rakyat masih jauh dari cita-cita, sedangkan nilai uang makin merosot. Perkembangan demokrasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah”(Redaksi KPG: 2010).

Inilah Indonesia, negara kebangsaan yang seringkali dihadapkan pada dilema antara membangun integrasi dan mengembangkan demokrasi. Apalagi pasca Orde Baru, rakyat Indonesia mendapatkan ruang untuk menyuarakan aspirasinya, termasuk di daerah. Idealnya memang keduanya harus berjalan beriringan, tapi dalam kenyataannya upaya memperkokoh ikatan kebangsaan berhadapan dengan usaha memberi otonomi kepada berbagai kelompok termasuk di daerah (Mahfud MD:1996). Kajian tentang hal tersebut masih relevan untuk kita telusuri lagi bahwa integrasi bangsa tidak akan terancam akan adanya otonomi daerah.

Sejarah membuktikan bahwa sentralisme yang dibangun selama berpuluh-puluh tahun menimbulkan sederet dampak buruk bagi negara, daerah, dan masyarakat. Penumpukan kekuasaan di pusat, ketimpangan dan ketidakadilan, mandulnya prakarsa dan potensi lokal, matinya keragaman kultur dan identitas lokal adalah sederet dampak dari sentralisme. Desentralisasi dan demokrasi lokal kemudian muncul sebagai akibat dari merebaknya gerakan separatisme maupun “suara merdeka” di banyak daerah sejak tahun 1950-an.

Itulah pemicu dan cambuk dari munculnya semangat desentralisasi di awal era Reformasi, sejak keruntuhannya di tahun 1998. Hal itu pula yang memicu munculnya UU No 22/1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No 32/2004. Meskipun pada implementasinya, produk hukum ini belum bisa menyuarakan hakikat dari desentralisasi karena justru memicu konflik di daerah dan adanya gejala resentralisasi.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dimungkinkan untuk memutus rentang kendali birokrasi. Dengan begitu, program pembangunan akan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik merupakan salah satu indikasi. Sayangnya, banyak praktek dari otonomi daerah di Era Reformasi abai terhadap kebutuhan rakyat. Kemerdekaan berekspresi dan mengelola aset daerah, oleh sebagian kalangan, terutama elit politik justru menjadi boomerang bagi rakyat. Daerah otonomi biasanya banyak memunculkan inovasi di daerah agar bisa dilirik pusat terutama dalam pemberian bantuan. Pembangunan infrastruktur pun digencarkan demi sebuah identitas kepemilikan wilayah. Namun, tak sedikit pula pembangunan tersebut mangkrak di tengah jalan karena berbagai faktor, terkait kepentingan elit politik, koordinasi birokrasi yang tak apik, hingga permainan dengan para pemborong proyek.

Pembangunan yang instan seperti itulah yang justru menambah daftar  penderitaan rakyat di daerah. Belum lagi tarik ulur kewenangan antara lokal dan pusat masih kerap terjadi untuk menunjukkan taring kekuasaan.  Tahun 2014 yang ditandai sebagai momen politik dan menjadi ajang perebutan untuk menjadi elit politik kian bergemuruh. Sebagian kalangan menyebutnya sebagai pesta yang untuk dirayakan. Akan tetapi, kita bahkan tak tahu kedepannya, akankah perbaikan pelayanan publik dilaksanakan.

Salah satu upaya pendemokrasian di tingkat lokal dapat kita lihat pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2014, Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan menjadi DOB yang dimekarkan dari Provinsi NTB. Merunut sejarahnya, gaung pembentukan PPS mulai berhembus sejak tahun 1999 dengan penggagasnya seorang aktivis muda kelahiran Alas, Sumbawa yang berdomisili di kota Bandung. Kompleksitas permasalahan pembangunan di NTB melahirkan resistensi masyarakat, terutama berasal dari masyarakat yang berada di Pulau Sumbawa yang kurang bisa merasakan dampak dari pembangunan pelayanan publik.

Isu pemekaran PPS yang berawal dari sebuah euforia politik ini diharapkan bisa  membawa angin segar bagi masyarakat di daerah. Dengan pemekaran, harapannya tidak ada lagi kesenjangan ekonomi politik yang selama ini merasa dibelenggu. Sesuai Undang-undang No 32 Tahun 2004, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang paling penting adalah agar ruh otonomi daerah dikuatkan sehingga tidak mengulang kesalahan dan jatuh ke lubang yang sama.

Otonomi daerah, pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan memiliki kebebasan bertanggung jawab sesuai kultur dan lokalitasnya. Penyamarataan pembangunan niscayanya bukanlah solusi terbaik karena berpotensi menumbuhkan benih-benih konflik dan ketidakadilan. Semoga saja pembentukan Daerah Otonomi Baru bukanlah ajang perebutan tahta kekuasaan dan anggaran untuk memperkaya elit politik. Akan tetapi, peruntukannya benar-benar untuk kemaslahatan rakyat, khususnya di daerah. Seperti kata Bung Hatta, demokrasi dapat berjalan dengan baik jika ada rasa tanggung jawab dan toleransi di kalangan pemimpin politik. []

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Sumbawa, 3 Mei 2014
Nurhikmah
Alumni Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta