Buruh dan Hegemoni Tandingan, Masihkah Solid?

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei memang telah berlalu. Akan tetapi, semangat kaum buruh atau pekerja bukanlah sebatas hari itu saja. Secara historis, perjuangan kaum pekerja atau buruh terekam dalam perjalanan yang panjang. May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad ke-19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, khususnya di Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Pendisiplinan dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi pada tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers, yang membawa kasus ke meja pengadilan dan mengangkat fakta bahwa di era tersebut, mereka bekerja hingga 19-20 jam per harinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut pengurangan jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat. Dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja adalah Peter McGuire dan Matthew Maguire, pekerja mesin dari Paterson, New Jersey.

Di Indonesia, Hari Buruh Internasional mulai diperingati pada tanggal 1 Mei tahun 1920. Hal itu sempat terhenti sejak masa pemerintahan Orde Baru, karena dianggap gerakan subversif. Semasa Orde Baru, aksi buruh yang menuntut kesejahteraan dan posisi tawar yang lebih baik cukup masif. Namun, aksi tersebut membuat buruh meregang nyawa. Agaknya masih lekat dalam ingatan kita, sosok Wiji Thukul, seorang seniman rakyat yang sering mengalami represi dan akhirnya hilang tak ditemukan sampai saat ini. Dia memang aktif dalam aksi buruh, misalnya pada Tahun 1992, Thukul ikut demonstrasi memprotes pencemaran lingkungan oleh pabrik tekstil PT Sariwarna Asli Solo. Sekitar Maret 1998,Thukul tak diketahui keberadaannya seiring dengan meningkatnya operasi represif oleh rezim Orde Baru. Tak terkecuali Marsinah, seorang buruh PT CPS Porong, yang menjadi korban karena keterlibatannya dalam unjuk rasa menuntut kenaikan upah pada tahun 1993.

Saat ini, May Day telah menjadi hari libur nasional untuk menghormati perjuangan buruh. Namun, buruh masih terus dihadapkan pada persoalan krusial, mulai dari konteks eksternal relasi buruh dengan pemerintah dan pengusaha, problem internal seputar mutu SDM, hingga konflik kepentingan antar pengurus serikat buruh/pekerja. Hal ini cenderung membawa buruh ke posisi tawar yang lemah.

Hal itu pula yang dialami oleh kaum buruh di Nusa Tenggara Barat, yang lebih didominasi oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI/TKW) dan buruh tambang. Menurut data APJATI NTB sepanjang tahun 2012, NTB mengirimkan TKI sebanyak 55 ribu orang ke luar negeri, dominan ke Malaysia dan Arab Saudi. Belum lagi yang berangkat dengan jalur tidak resmi. Akan tetapi, kuantitas yang cukup besar ini tak pula surut dari masalah. Berbagai masalah yang dialami para TKI/TKW adalah menjadi korban penganiayaan, pelecehan seksual, buruh yang tidak dibayar gaji oleh majikannya, terlantar, hingga penembakan oleh polisi. Kekerasan dan resiko kerja yang dialami para “pahlawan devisa” ini kadang abai untuk diperhatikan khususnya oleh para pemangku kebijakan.

Kaum buruh lainnya adalah tenaga kerja pertambangan khususnya PT Newmont Nusa Tenggara, yang saat ini semakin “kalang kabut” karena isu pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Kebijakan pemerintah yang melarang perusahaan tambang tembaga dan emas melakukan ekspor konsentrat per 12 Januari 2014 setidaknya berdampak pula pada keberlangsungan kerja para karyawan PT NNT. Akan hal itu, beberapa wadah perkumpulan atau serikat pekerja tambang berupaya melakukan langkah untuk meminta pemerintah pusat mengambil langkah bijak. Begitu pula dengan kabupaten penghasil, yaitu Sumbawa Barat agar serius menyikapi rencana penutupan tambang PT NNT, karena akan sedikit berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

Contoh permasalahan buruh tersebut bukan hanya persoalan kelompok ekonomi tertentu semata, tapi menyangkut bangsa Indonesia. Dalam tulisan ini, saya ingin mengingatkan konsep buruh dan kelompok lainnya untuk melakukan counter hegemony (hegemoni tandingan) dalam mempengaruhi kebijakan. Membicarakan tentang buruh dan posisi tawarnya, tentu tak bisa diilepaskan dari hegemoni (dominasi)-nya Gramsci (1891-1937). Buruh, sebagai kaum proletar, apabila menggunakan konsep Marxis, harus bisa memainkan strategi untuk melawan dominasi dengan menggunakan hegemoni kultural. Kesadaran kaum buruh harus dihidupkan kembali seperti yang digairahkan Karl Marx (1818-1883).

Konsep yang disorot dalam hegemoni adalah manifestasi dari kelompok sosial sebagai “dominasi” dan “kepemimpinan intelektual dan moral”. Hegemoni menjadi basis yang dioperasikan oleh masyarakat sipil melalui artikulasi kelompok kepentingan. Aksi-aksi buruh yang ada merupakan salah satu wujud dari hegemoni tandingan untuk “melawan” kebijakan yang menindas. Sebagai kelas dominan, negara sebagai pihak yang berkuasa berkepentingan untuk melanggengkan sistem yang sudah ada. Perjuangan ideologis bertujuan menjadi counter ideology (hegemoni tandingan) terhadap ideologi rezim yang berkuasa.

Apabila merunut konsep Althusser (1984), ideologi merupakan segala yang sudah tertanam dalam diri individu. Sejumlah ideologi aparatus negara yang relatif luas di dalam formasi kapitalis kontemporer misalnya aparatus pendidikan, aparatus serikat buruh, dan aparatus budaya. Untuk menjalankan proses hegemonik, maka strategi menjadi sangat penting. Kelas pekerja yang sedang berjuang tidak boleh mengisolasi dirinya dalam kelas proletariatnya semata. Tapi sebaliknya, kelas ini harus mencoba menjadi “kelas kebangsaan” yang merepresentasikan dan mengartikulasikan kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompoknya.

Kuantitas massa berkaitan erat dengan persoalan eksistensi kaum buruh di jalanan. Pada tahun 1872 misalnya, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara dengan para pekerja dan para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur. Secara kualitas, solidnya kelompok masyarakat sipil, LSM, organisasi massa merupakan bagian dari aparatus ideologi untuk menguatkan aksi massa. Suatu aksi yang efektif harus berangkat dari “garis massa” yang benar-benar didukung oleh massa yang tentu saja beragam, baik dari buruh, kaum miskin kota, petani, atau intelektual kelas menengah. Menurut Samuel Huntington (1968), kelas yang paling potensial untuk menggerakkan revolusi di negara berkembang adalah intelektual kelas menengah. Mereka, secara geografis, sebenarnya dekat dengan kekuasaan, tetapi karena berbagai sebab mereka tidak terakomodasi dalam sistem politik.

Tuntutan awal buruh memang hanya menyentuh kepentingan ekonomis sehari-hari, tetapi tuntutan tersebut akan meluas ke tuntutan yang lebih bersifat politis. Peran politis ini dilakukan oleh serikat-serikat buruh yang menjadi sekolah perjuangan kelas. Solidnya aksi massa harus diikuti oleh kesadaran tentang hal yang diperjuangkan. Kaum pekerja, yang bisa dibilang “buruh” harus melakukan gerakan dari akar rumput untuk bisa mendesak para pemangku kebijakan dan pengusaha. Perlu diakui, solidaritas buruh dan hegemoni tandingan merupakan modal kultural agar perjuangannya tercapai dan hubungan industrial antara buruh, negara, dan pengusaha menjadi humanis. Satu hal, May Day mengingatkan kita untuk terus bergerak, berlari dari keterpurukan menuju kedaulatan. []

*Nurhikmah
Alumni Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta