Tragedi Mei 1998 dan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

Sejarah menulis bahwa tragedi Mei 1998 dan sejumlah peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut merupakan aksi demo menuntut Presiden Soeharto mundur. Peristiwa tersebut awalnya dipicu oleh krisis finansial Asia dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini mendorong aksi damai sivitas akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir dimulai dengan pengumpulan segenap sivitas yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas, dan karyawan universitas. Namun, aksi tersebut berujung kerusuhan yang mengakibatkan empat mahasiswa Trisakti tertembak dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hingga saat ini, setiap tanggal 12 Mei, seluruh sivitas akademika memperingati hari tersebut dengan aksi damai.

Selain empat mahasiswa Trisakti yang menjadi korban, beberapa peristiwa lain turut mewarnai keruntuhan rezim Soeharto, antara lain penjarahan terhadap toko dan perusahaan milik warga Indonesia keturunan Tionghoa, serta ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual, bahkan kemudian dibunuh dalam kerusuhan tersebut. Tak hanya itu, Oktober 1998, Ita Martadinata Haryono, seorang siswa SMA yang tergabung dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan beberapa organisasi lain, menjadi korban. Tewasnya Ita Martadinata terjadi selang beberapa hari setelah Tim Relawan melakukan konferensi pers, yang menyatakan bahwa beberapa orang telah diancam apabila tidak segera menghentikan bantuan untuk investigasi internasional.

Runtuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai pergantian ke Era Reformasi. Namun, Pasca-Orde Baru, Indonesia masih dilanda ketegangan dan kekerasan primordial yang berdasarkan perbedaan identitas. Pergantian rezim ke Era Reformasi ditandai dengan menguatnya konflik bernuansakan isu SARA. Perubahan iklim politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi memunculkan peralihan bentuk kekerasan dan diskriminasi dari yang bersifat ideologis (terhadap komunisme) menjadi primordial, berdasarkan perbedaan identitas agama dan etnis. Tak hanya itu, Reformasi menguak kembali luka lama yang belum usai, semisal peristiwa 1965, Malari, Tanjung Priok, dan Penembakan Misterius (Petrus).

Selain di Jakarta, riak kekerasan bernuansakan kerusuhan rasial juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Di daerah Lombok misalnya, telah terjadi peristiwa kerusuhan Mataram yang dikenal dengan 171 karena terjadi pada tanggal 17 bulan 1 (Januari) tahun 2000. Konon, pemicunya adalah sikap lamban pemerintah dalam penanganan konflik di Maluku, yang mengakibatkan sejumlah massa melakukan pengerusakan  terhadap gereja Immanuel di Mataram. Penanganan dan penyelesaian kerusuhan dilakukan berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh lintas agama. Sisa-sisa korban kerusuhan hingga saat ini masih tersebar di kawasan Nusa Tenggara Barat.

Di Pulau Sumbawa, ketegangan dengan aparat terjadi di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima pada tahun 2011 silam. Tragedi terjadi saat warga sipil yang melakukan pendudukan di Pelabuhan Sape atas rencana eksplorasi tambang dan dugaan manipulasi izin AMDAL sebuah perusahaan. Atas pendudukan tersebut, aparat kepolisian melakukan penyerangan yang mengakibatkan korban. Bahkan, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan beberapa pelanggaran yang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pelanggaran hak atas rasa aman, terhadap hak-hak anak, hak kesehatan, dan perusakan properti masyarakat setempat.  Komnas HAM dan Kepolisian RI dianggap masih memiliki hutang berupa kewajiban untuk menyelidiki dan memastikan proses hukum untuk para pelaku, serta pemulihan untuk 82 korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut.

Berbagai kejadian tentang pembunuhan, penculikan, penjarahan, ataupun pelecehan seksual yang terjadi tentunya masih menimbulkan rasa sakit bagi korban dan keluarganya. Hingga kini, mereka masih berharap dan menuntut adanya proses hukum yang jelas bagi para pelaku. Hal ini bukanlah persoalan mudah apalagi untuk mengingat dan mengungkit narasi masa lalu yang telah lacur dilanggengkan penguasa sebagai “wacana tuan”, apabila menggunakan bahasa seorang psikoanalis, Jacques Lacan (1986). Apalagi korban atau lembaga yang memperjuangkan hak mereka membutuhkan keberanian dan keteguhan dalam menyuarakan pengalaman traumatisnya.

Bangsa kita adalah bangsa traumatis karena tiap tuturannya bisa dikatakan “wacana histeria” yang merindukan hadirnya ruang yang terbebas dari diktum penguasa. Untuk menghadapi persoalan ini, butuh pemimpin yang memiliki semangat demokrasi dan solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Pada masa pemerintahan Gus Dur misalnya, telah  dibebaskan tahanan politik Era Soeharto, mulai dari korban’65 hingga tokoh-tokoh Islam yang dituduh ekstrem. Gus Dur juga punya andil besar dalam rekonsiliasi  dan penghilangan diskriminatif bagi etnis tertentu. Semangat ini perlu dijaga dan dikedepankan dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, setidaknya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

Jika penguasa suatu negara adil dan baik, para menteri bakal adil dan baik. Jika menteri adil dan baik, para pejabat tinggi pun demikian. Jika pejabat tinggi adil dan baik, bawahannya pun adil dan baik. Jika bawahannya adil dan baik, rakyat menjadi adil dan baik pula. Hal ini mengisyaratkan bahwa keteladanan dari pemimpin menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan menjamin kebebesan berpikir warganya. Bukan sebaliknya, menganggap kritik atau aksi massa sebagai gerakan subversif yang mengancam kedaulatan. Saya ingin menutup tulisan ini dengan puisi seniman Wiji Thukul yang berbunyi :
Jika rakyat pergi. Kita penguasa berpidato. Kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa/Kalau rakyat sembunyi. Dan berbisik bisik. Ketika membicarakan masalahnya sendiri. Penguasa harus waspada dan belajar mendengar/ Dan bila rakyat tidak berani mengeluh. Itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa. Tidak boleh dibantah. Kebenaran pasti terancam/ Apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversi dan mengganggu keamanan. Maka hanya satu kata : Lawan! (Solo: 1986). []

Nurhikmah
Alumni Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta