Filosofi dan Kuasa “Pintu Belakang”

Tulisan ini merupakan tanggapan dengan sedikit tambahan kegelisahan atas opini yang ditulis oleh Nurul Jihad di website pemda (baca: www.sumbawabaratkab.go.id, bertajuk “Arti Seorang Pendamping, Menyambut Kehadiran Wakil Rakyat di Telaga Bertong tanggal 19 Agustus 2014”). Nurul Jihad, yang juga seorang istri Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mengungkapkan beberapa hal sebagai otokritik atas peran penting istri-istri anggota DPRD. Otokritik tersebut selaiknya diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral ataupun etis atas posisi sosial di masyarakat.

Saat membaca tulisan tersebut, saya agak terkesima bahwa di tingkatan lokal, ada juga yang memiliki kegelisahan seperti ini. Setidaknya mau dan mampu menorehkan lewat tulisan. Maaf apabila terkesan saya sudah tidak adil sejak dalam pikiran, jika meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan dan streotipe yang berkembang selama ini bahwa para istri “pejabat” atau “dewan” hanya dekat dengan “pamer kemewahan”, serta terkikisnya kepekaan sosial.

Tulisan Nurul Jihad diawali oleh kekecewaannya mencermati keputusan KPU Sumbawa Barat, dengan pemilih perempuan yang lebih dari separuh jumlah pemilih, tapi tidak berhasil mendudukkan wakilnya di kursi DPRD periode 2014-2019 ini. Ungkapnya kemudian,

Dalam kacamata demokrasi,  hal ini sangat tidak demokratis, karena sosok perempuan menjadi tidak terwakilkan. Apalagi kalau dicermati secara kuantitas, jelas hal ini merupakan langkah mundur bagi perkembangan politik perempuan khususnya di Sumbawa Barat,  karena wakil perempuan  yang pada periode sebelumnya ada, kini menjadi tidak ada lagi. Walaupun penulis tidak hendak berbicara soal demokrasi politik, tapi hal ini lebih menyentuh kepada dunia perempuan dan seputar masalah yang menyertainya: keluarga dan anak-anak (Pusat Studi Gender 2004). Pertanyaan kemudian : “Lalu kemana aspirasi perempuan ini akan kita bawa ?

Menanggapi hal ini, saya akan merunut sejarah keterwakilan perempuan, bahwa tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya Soeharto dari pucuk kekuasaan Orde Baru. Wacana tersebut semakin berkembang tatkala pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca Reformasi yang mulai mengangkat isu tentang hak-hak perempuan dalam kampanye pemilu. Hasil pemilu 1999 mencatat tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin paling “populer” serta partai yang dipimpinnya meraih suara terbesar dalam pemilu tersebut. Meskipun pada waktu itu, representasi perempuan masih minim hanya mencapai angka 9 persen. Akan tetapi, fenomena tersebut dinilai sebagai prestasi pasca lepas dari kekangan Orde Baru.

Tak bisa dimungkiri jika keterwakilan perempuan, terutama di tingkat nasional sudah mulai menunjukkan perubahan yang lebih baik, baik dari sisi personal maupun ide-ide (khususnya ide minoritas) yang diusung. Namun, bagaimana di tingkat lokal? Kesempatan perempuan, terutama di tingkat lokal, perlu diakui belum menunjukkan hal maksimal. Apalagi mengambil contoh Sumbawa Barat, yang pada periode 5 tahun kedepan tidak mendudukkan wakilnya di DPRD. Malah ada kecenderungan bahwa kedudukan perempuan sebagai pemimpin terbatas pada institusi-institusi wanita, seperti perkumpulan mahasiswi, perawat, dan semua sekolah wanita. Perempuan, baik yang berperan di ranah publik dan sekaligus domestik, lebih banyak terlibat aktif dalam acara PKK Dharma Wanita. Pada isu-isu strategis dengan narasi “besar”, perempuan tidak mendapat tempat. Akan hal ini, Michel Foucault (1976) menyebut bahwa hubungan kekuasaan menjadi semacam panopticon agar wanita teralienasi dari “narasi besar” yang menjadi ranah laki-laki. 

Agaknya budaya politik semacam ini merupakan warisan pemerintah Orde Baru yang membentuk organisasi perempuan terkait dengan birokrasi kekuasaan, seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, yang sifatnya tidak mandiri. Mereka lebih disibukkan hanya dengan agenda arisan, kursus-kursus keterampilan bagi para ibu, atau membuat acara yang lebih “fun”. Memang, agenda-agenda tersebut penting bagi kaum perempuan, tapi hal ini membuat mereka lengah untuk mengontrol isu-isu terutama minoritas. Iris Marion Young menggarisbawahi apa yang disebut sebagai teori politics of difference, memunculkan teks “yang lain” (otherness). Agenda lain yang juga penting sebenarnya adalah gerakan untuk melahirkan kepedulian dan mengangkat suara-suara minoritas (otherness).

Akan hal tersebut, konsep yang ditulis oleh Christina S. Handayani dalam bukunya “Kuasa Wanita Jawa” (2004) masih relevan untuk diperbincangkan. Dia menyorot bahwa terkait dengan prinsip hormat, maka sebisa mungkin wanita Jawa tidak tampil dalam sektor publik karena secara normatif istri tidak boleh melebihi suami. Posisi-posisi publik seperti mencari nafkah, memimpin keluarga, atau menduduki jabatan dalam masyarakat seharusnya dipegang oleh suami. Kalaupun tampil di sektor publik, maka tidak boleh mengganggu harmoni keluarga atau masyarakat. Itulah mengapa dia disebut wani ditata, artinya dia membiarkan dirinya ditata dalam suatu aturan yang sudah menentukan di mana posisinya berada dan apa tanggung jawabnya.

Berbagai streotipe di masyarakat setidaknya memunculkan dua istilah untuk menamai kaum hawa. Banyak orang yang bertahan dengan menggunakan istilah “perempuan” dibandingkan “wanita”. Sebagian besar yang menggunakan term itu adalah kaum feminis, karena perempuan berasal dari kata empu bermakna dihargai, dipertuan, atau dihormati. Christina Handayani, dalam bukunya, memilih menggunakan kata “wanita” , yang berasal dari kata “wani” (berani) dan “ditata” (diatur). Namun demikian, bukan berarti pasif dan tergantung kepada orang yang mengaturnya. Kata wanita juga berasal dari kata “wani” (berani) dan “tapa” (menderita). Artinya seorang wanita merupakan sosok yang berani menderita bahkan untuk orang lain. Karakter wanita Jawa sangat identik dengan kultur Jawa, seperti bertutur kata halus, tenang, diam/kalem, tidak suka konflik, mementingkan harmoni, setia, serta memiliki loyalitas tinggi.

Meskipun bertahan dengan term wanita, yang menjadi relevan dengan konteks pembicaraan kali ini, bukan berarti wanita tidak memiliki kehendak dan otoritas pribadi. Yang terpenting adalah bagaimana kehendaknya bisa dipenuhi tanpa harus mengacaukan harmoni karena keluar dari tatanan kulturnya. Oleh karena itu, merawat, meladeni, dan mengabdi total kepada suami sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai strategi diplomasi wanita untuk mempunyai otoritas dan mendapatkan apa yang menjadi harapannya.

Konsep ini menjadi dasar dalam membingkai ide Nurul Jihad yang menyorot revitalisasi peran istri dari sudut yang cenderung lebih domestik, tidak terkesan mencampuri pekerjaan dan mempengaruhi keputusan suami. Akan tetapi, dia ingin mengajak para istri  (anggota DPRD) untuk memposisikan dirinya sebagai pemandu suami dari dalam rumah, dengan kehalusan rasa yang dimilikinya mengajak suami untuk mengasah kepekaan, menyentuh nurani agar dapat bekerja lebih tenang, bertindak lebih arif dan mengambil keputusan dengan lebih cermat. Saya mengutip kata-katanya,

Kalau boleh penulis ibaratkan istri sebagai pintu belakang/pintu dapur (lawang sawai/sebai) yang mengandung filosofi bahwa setiap tamu yang datang dari pintu belakang cenderung bersifat sederhana. Sederhana urusannya, sederhana penampilannya, sederhana bahasanya, dan sederhana pula tujuannya, inilah komunikasi rakyat yang sesungguhnya. Namun bila disimak lebih dalam lagi, ternyata persoalan sederhana itu cukup vital adanya dan vatal akibatnya. Pembaca bisa bayangkan satu contoh urusan yang paling mendasar misalnya tentang kesulitan hidup sehari-hari, tentang kebutuhan anak-anak sekolah, tentang prahara rumah tangga, dan lain-lain yang justru sering terlupakan, ini terjadi antara perempuan dan perempuan dan semuanya akan lebih nyaman masuk melalui pintu dapur (baca: istri). Bukan sebaliknya, justru urusan besar dan penting masuknya lewat “pintu belakang” (melalui istri) yang berakibat pada lahirnya kebijakan yang sangat tidak  bijak bagi rakyat yang diwakilinya.

Oleh karena itu, kali ini saya tertarik untuk membahas peran perempuan di ranah domestik,  yang bisa menjadi proyeksi ranah publik. Dalam hal ini, para wanita membangun kekuasaan tidak dengan melawan kekuasaan, tetapi justru bermain di dalam ruang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan bukan sesuatu yang bersifat publik, tetapi the personal is political. Kekuasaan dapat ditentukan secara personal, tak jarang berdiplomasi atau proses tawar-menawar justru terjadi di dalam ruang yang paling pribadi, yaitu kamar tidur. Tak jarang pembicaraan dan negosiasi tentang isu publik bisa terjadi di ruang paling privat. Apabila diplomasi di “kamar tidur” ini berhasil dijalankan oleh seorang istri, maka akan berdampak positif pada posisi suami dalam menjalankan amanah ruang publik.

Hal-hal vital yang ditawarkan dalam tulisan tersebut (baca: Arti Seorang Pendamping),  sepertinya memang benar bisa berakibat fatal jika tidak diindahkan oleh para istri “pejabat”. Dengan “menjadi CCTV (Cantik, Cerdas, Tangguh dan Value/bernilai) bagi sang suami, gunakan media CCTV-mu untuk memantau, melihat, mendengar dan merasakan penderitaan rakyat, kurangi penggunaannya untuk mengintai hal-hal yang tidak perlu…”, seperti yang diutarakan Nurul Jihad menjadi cara untuk mengawasi kinerja suami, menghindarkan penyelewengan amanah, serta menjaga agar rezeki yang didapat tidak mengambil hak orang lain.

“Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu” (Al-Baqarah: 168). Sebelum istri meminta sesuatu kepada suami akan kebutuhan dirinya, kewajiban dia untuk mengingatkan (bukan mengajarkan) tentang tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Mereka harus rela menurunkan volume kebutuhan dan perhatian suami untuk dirinya, karena tengah menghadapi tanggungjawab yang besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diwakilinya”, tulisnya.

Dengan demikian, apabila wanita tidak bisa berperan di ranah publik, setidaknya dia bisa menggunakan “hak” nya sebagai seorang istri, bahwa membangun kekuasaan tidak dengan melawan kekuasaan tetapi justru bermain di dalam ruang kekuasaan itu sendiri.  Hal ini memungkinkan karena umumnya “ciri khas” wanita identik dengan kepasifan dan ketenangan, tidak menunjukkan gejolak pemberontakan, yang harus tunduk pada aturan suami dan masyarakat demi menjaga keharmonisan. Hal ini agak benar adanya karena dalam kenyataan sehari-hari jelas sekali bahwa istri berperan besar terutama dalam mengatur ekonomi keluarga atau merencanakan pendidikan anak. Bagi istri, anak dan suami adalah cerminan kepribadian, keberhasilan, bahkan kegagalannya sendiri sehingga dia harus berbuat yang terbaik. Seorang yang berkuasa adalah orang yang mampu menyerap sifat-sifat yang bertentangan di dalam dirinya serta memelihara keseimbangan. Konsep kekuasaan ini sangat sesuai dengan ciri feminin, yaitu lebih suka melakukan integrasi dengan cara kompromi daripada konflik.

Terakhir, kaum perempuan (atau wanita) dalam konteks ini ingin menekankan bahwa  pendidikan kritis bagi kaum perempuan penting di ranah publik; dan sekaligus menyadari diri sebagai perempuan yang berkuasa dari “pintu belakang”.  Agaknya filosofi Jawa yang menyebutkan bahwa tidak perlu menjadi maskulin untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi justru ia harus memanfaatkan kefemininitasnya bisa berlaku dalam konteks membaca fenomena istri-istri pejabat. Para wanita sekaligus istri memiliki ruang untuk diplomasi dan mengawasi, maka jangan hanya sekedar percaya, tapi terlibatlah dalam setiap “pengambilan keputusan”, meskipun itu dari “pintu belakang”.[]

Nurhikmah
Alumni Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta, tinggal di Sumbawa Barat