Pendidikan Gratis

Kebijakan ini dikeluarkan dengan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2006 untuk mendukung pemerataan akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat melalui pemberian subsidi yang maksimal (gratis) penyelenggaraan pendidikan di sekolah mulai tingkat TK/RA hingga tingkat SLTA dan dilanjutkan dengan subsidi pendidikan tinggi sejak tahun 2007 sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2007 tentang pemberian subsidi SPP kepada mahasiswa S1dan S2 di Kabupaten Sumbawa Barat dan telah sempurnakan dengan Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2008. Kebijakan ini telah memberikan dampak kepada peningkatan derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, hal ini terlihat dari dari meningkatnya nilai APK/APM pada masing-masing jenjang pendidikan serta "menjamurnya" lembaga pendidikan baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tujuan Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis

Pelaksanaan program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tujuan:

1.     Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat dari tingkat TK, SD, SMP, SMA baik negeri maupun swasta yang sebelumnya menjadi tanggungan Orang tua atau wali dari peserta belajar

2.       Memperkecil dan atau mengurangi angka putus sekolah dalam kurun waktu selama 1-5 tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.

3.       Meningkatkan kwalitas Sumbr Daya Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat

4.       Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Mekanisme pelaksanannya melibatkan seluruh stakeholders terkait guna mengambil bagian pada setiap tahapan pelaksanaan dari Program Pendidikan Gratis tersebut.

1.       Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga

Dinas teknis ini mempunyai tugas melakukan pendataan, dan pemuktahiran data seluruh anak usia sekolah maupun tidak sekolah, sebagai dasar untuk menerapkan mekanisme kerja. Sementara fungsinya yaitu menysusn dan menetapkan mekanisme kerja dari perncanaan yang telah disusun sebelumnya

2.       Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)

Menyusun perencanaan terhadap mekanisme kerja program

3.       Inspektorat daerah

Melakukan pembinaan dan pengawasan, serta tugas lain yang menjadi tupoksi dari Inspektorat Daerah, kaitannya dengan Pendidikan.

4.       Dewan Pendidikan

Tugas dari lembaga ini memberikan dorongan, motivasi dan pencerahan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan program. Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, maka keberadaannya berfungsi sebagai corong untuk menyampaikan aspirasi, menampung berbagaii masukan, dan menganalisa kebutuhan tersebut, yang nantinya menjadi dasar pihak lainnya untuk menjalankan program.

5.       Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Keberadaannya berfungsi mengawasi pelaksanaan program secara informal, mengidentifikasi pelaksanaan program, dan memberikan masukan terhadap penyelenggara program

6.       Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan

Membuat melaksanakan sistem Gerakan Sejuta Pohon sebagai syarat bagi warga untuk mendapatkan peleyanan pendidikan gratis

7.       Sekolah/Madrasah

Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan oleh Dinas sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan setiap tahun anggaran

8.       Guru

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan program

9.       Camat

Membantu kelancaran pelaksanaan program diwilayahnya, memantau pelaksanaan program, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah dan atau Dinas dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program.

10.    Kepala Desa

Membantu kelancaran pelaksanaan program diwilayah Desa/Keluharan ditempatnya, memantau pelaksanaan program, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah dan atau KCD dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program.

11.    Orang tua siswa

Melaksanakan Gerakan Sejuta Pohon sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan gratis, dan memberikan dukungan secara materil maupun non materil terhadap pelaksanaan rencana program sesuai dengan persetujuan komite sekolah.

12.    Komite Sekolah

Mengkoordinir orang tua siswa untuk dapat berparfisifasi dalam pelaksanaan program, membantu sekolah dalam menyelenggarakan program, dan memantau pelaksanaan program, untuk selanjutnya memebrikanmasukan masukan kepada sekolah guna penyempurnaan pelaksanaan program.

Prestasi Kabupaten Sumbawa Barat dalam bidang Pendidikan

  • Sebagai Stand Berkomitmen tinggi dalam perayaan hari aksara Internasional
  • Penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla