Tupoksi OPD

TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

 

 

 

SEKRETARIAT DAERAH KSB

 

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

 

Fungsi:

a.      penyusunan kebijakan daerah;

b.      pengkoordinasian penyusunan  kebijakan daerah;

c.       pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

d.      pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

e.      pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;

f.        pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

SEKRETARIAT DPRD KSB

 

 

Tugas Pokok:

Menyelenggarakan administrasi kesektretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRDdan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

 

Fungsi:

a.        penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b.        penyelenggaraan administari keuangan DPRD;

c.         fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD;

d.        penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

e.        Penyelenggaraan pendampingan dalam kegiatan alat kelengkapan dan anggota DPRD; dan

f.          Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

 

STAF AHLI BUPATI

 

Staf Ahli Bupati Terdiri Dari :

    a.          Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;

   b.          Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

    c.          Staf Ahli Bidang Aparatur dan Kemasyarakatan;

 

Tugas Pokok:

Memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah dan isu-isu strategis lainnya sesuai keahlian dan bidang tugasnya, di luar tugas dan fungsi perangkat Daerah.

 

Fungsi :

a.        pelaksanaan identifikasi masalah dan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ;

b.        pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dalam melakukan telaahan dan kajian-kajian yang dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait issu-issu strategis

c.         pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap data, fakta dan leterasi yang terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d.        perumusan hasil analisis dalam bentuk telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

e.        pemberian masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan sesuai bidang tugas, fungsi dan ruang lingkup koordinasinya.

f.          pelaksanaan tugas mewakili Bupati, Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu; dan

g.        melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

INSPEKTORAT DAERAH

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

 

Fungsi :

a.       perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b.      pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c.       pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d.      penyusunan laporan hasil pengawasan;

e.       pelaksanaan administrasi Inspektorat;

f.        pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olEh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan  pemuda dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS KESEHATAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi:

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.       pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (DPUPRPP)

 

Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

Fungsi:

f.        perumusan kebijakan teknis di bidang bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman;

g.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman ;

h.      pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman;

i.        pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

j.        pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi:

k.      perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta pembinaan satuan dan perlindungan masyarakat;

l.        pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta pembinaan satuan dan perlindungan masyarakat;

m.   pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta pembinaan satuan dan perlindungan masyarakat;

n.      pelaksanaan administrasi Satuan sesuai dengan lingkup tugasnya;

o.       pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

 

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

 

Tugas Pokok:

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

 

Fungsi:

a.      perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

DINAS SOSIAL

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

d.      pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS PERHUBUNGAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS KETAHANAN PANGAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangandan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

 

fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi perindustrian dan perdagangan;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi perindustrian dan perdagangan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang koperasi perindustrian dan perdagangan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

Fungsi :

p.      perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

f.        pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

g.      pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

h.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

 

Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan pemerintahan  di bidang pemberdayaan  masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

 

Fungsi:

a.      perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan  masyarakat dan desa;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pembinaan partisipasi social budaya masyarakat, menejemen dan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pembinaan partisipasi social budaya masyarakat, menejemen dan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 

Tugas            Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

 

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;

b.      pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;

c.       pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;

d.      pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 

 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian pengembangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

Fungsi :

a.        penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;

b.        pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;

c.         pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;

d.        pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;

e.        pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;

f.          pembagian tugas koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Dan Prasarana, dan Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan;

g.        pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan

h.        pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

 

Tugas Pokok:

Melaksanakan fungsi penunjang di bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

 

Fungsi :

a.        penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan dan aset daerah:

b.        pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan dan aset daerah;

c.         pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan dan aset daerah;

d.        pelaksanaan administrasi / penatausahaan Badan;

e.        pembinaan terhadap UPT Badan;

f.          pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan aset daerah;

g.        Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

Tugas Pokok:

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

 

Fungsi :

a.        penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah:

b.        pelaksanaan dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;

c.         pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;

d.        pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah;

e.        pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

 

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian  yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 

Fungsi :

 

a.        penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian;

b.        pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian;

c.         pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kepegawaian ;

d.        pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan informasi pegawai, mutasi, serta pengendalian dan perlindungan aparatur, ;

e.        pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;

f.          pembinaan terhadap UPT Badan;

g.        pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan; dan

h.        pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI