EDARAN PEMASANGAN SPANDUK, BALIHO, UMBUL-UMBUL UNTUK MENYEMARAKKAN HARI LAHIR KE-14 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017

KEPADA YTH: OPD, LURAH/KEPALA DESA, INSTANSI VERTIKAL, BUMN, BUMD, PERUSAHAAN SWASTA SE-KABUPATEN SUMBAWA BARAT, DALAM RANGKA MENYEMARAKKAN HARI LAHIR KE-14 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 AGAR MEMASANG SPANDUK, BALIHO DAN UMBUL-UMBUL. LOGO DAN MATERI SILAHKAN KLIK >> DOWNLOAD

Pengumuman Pengambilan Kartu Ujian diperpanjang hingga 31 Oktober 2014

Pengumuman

Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pendaftaran CPNS dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014, dengan ini diumumkan bahwa Pengambilan Nomor Tes dan Kartu Peserta Ujian diperpanjang hingga Hari Jumat, Tanggal 31 Oktober 2014, Pukul 11.00 WITA. Pengambilan Kartu Ujian setelah waktu tersebut tidak akan dilayani.

PERHATIAN !
1.    Seluruh Peserta Harap membaca Tata Tertib Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan cermat dan teliti
2.    Peserta memastikan mengetahui Jadwal pengumuman yang telah ditentukan bagi masing-masing Peserta terutama Hari, Tanggal, Sesi, Waktu dan No Urut Kursi
3.    Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan pengumuman tambahan yang langsung disahkan.
4.    Pengumuman ini juga dapat diakses melalui www.bkdiklat.sumbawabaratkab.go.id atau www.sumbawabaratkab.go.id.

Bagi Media dan insan pers yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-DIKLAT) Kabupaten Sumbawa Barat.


Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Taliwang, 22 Oktober 2014
a.n. Bupati Sumbawa Barat
Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi CPNS
Sekretaris Daerah,

ttd

Dr. Ir. MUSYAFIRIN, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196306221992031009

HASIL VERIFIKASI DIUMUMKAN DI SITUS RESMI PEMDA, INSPEKTORAT TANGANI SANGGAHAN PUBLIK

HASIL VERIFIKASI DIUMUMKAN DI SITUS RESMI PEMDA,  INSPEKTORAT TANGANI SANGGAHAN PUBLIK


Setelah melalui berbagai perdebatan dalam rekrutmen tenaga honorer K-II yang merupakan program Pemerintah Pusat, akhirnya pada tanggal 11 September 2014 bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, verifikasi tenaga honorer katagori II (K-II) tuntas dan tim verifikasi dibubarkan. Hasil verifikasi selanjutnya diumumkan dan inspektorat daerah akan menangani sanggahan publik.

Permasalahan yang mengemuka selama ini yang menjadi perdebatan adalah kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 pada poin: dibiayai sebagian/ seluruhnya melalui APBD/APBN dan ditugaskan di instansi non pemerintah oleh pejabat berwenang. Terhadap 2 poin tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyerahkan sepenuhnya pada Pemerintah Pusat untuk memutuskan sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim terhadap syarat formal pada 500 peserta yang lulus tes adalah: 304 orang memenuhi kriteria, 194 orang tidak memenuhi kriteria, dan 2 orang tidak memasukkan berkas. Hasil verifikasi tersebut dapat dilihat pada situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (www.sumbawabaratkab.go.id) Pada Hari Senin, 15 September 2014.

Masyarakat dapat melakukan sanggahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diumumkan di situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Sanggahan disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan bukti-bukti yang relevan.

Terhadap semua berkas tenaga honorer katagori II (K-II) yang lulus tes dan sudah memenuhi syarat formal, Inspektorat akan meneruskan kepada BK-Diklat untuk diusulkan pemberkasan NIP ke BKN.

VERIFIKASI TENAGA HONORER KATAGORI II (K-II) TUNTAS, BUPATI SUMBAWA BARAT SAMPAIKAN APRESIASI dan TERIMA KASIH

VERIFIKASI TENAGA HONORER KATAGORI II (K-II) TUNTAS, BUPATI SUMBAWA BARAT SAMPAIKAN APRESIASI DAN TERIMA KASIH

Setelah melalui berbagai perdebatan dalam rekrutmen tenaga honorer K-II yang merupakan program Pemerintah Pusat, akhirnya pada tanggal 11 September 2014 bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, verifikasi tenaga honorer katagori II (K-II) tuntas. Atas tuntasnya verifikasi tersebut, Bupati Sumbawa Barat, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M. menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras tim yang selanjutnya tim verifikasi tersebut dibubarkan.

Setelah tim verifikasi dibubarkan, Bupati Sumbawa Barat menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan penanganan terhadap sanggahan dari masyarakat umum setelah hasil verifikasi tenaga honorer Katagori II (K-II) diumumkan di situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (www.sumbawabaratkab.go.id).

“Saya Sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga verifikasi tenaga honorer K-II berhasil dituntaskan dan Insya Allah akan membawa kebaikan bagi daerah Kita. Setelah ini tim verifikasi dibubarkan. Selanjutnya Inspektorat akan menangani sanggahan dari masyarakat. Saya tekankan agar Inspektorat, dalam menangani sanggahan dari masyarakat tersebut dilakukan dengan profesional”. Ujar Bupati Sumbawa Barat, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M. di Graha Fitrah (11/09/14)

Pernyataan Bupati Sumbawa Barat disampaikan setelah menerima hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan seluruh pihak terkait. Permasalahan yang mengemuka selama ini yang menjadi perdebatan adalah kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 pada poin: dibiayai sebagian/ seluruhnya melalui APBD/APBN dan ditugaskan di instansi non pemerintah oleh pejabat berwenang. Terhadap 2 poin tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyerahkan sepenuhnya pada Pemerintah Pusat untuk memutuskan sesuai kewenangannya.

Menurut Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M. perdebatan tentang kriteria Tenaga Honorer Katagori II dalam PP 56 tahun 2012 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat untuk memutuskan. Apapun yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat akan Kita ikuti.

Dengan demikian, hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim terhadap syarat formal pada 500 peserta yang lulus tes adalah: 304 orang memenuhi kriteria, 194 orang tidak memenuhi kriteria, dan 2 orang tidak memasukkan berkas.

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014

SIARAN PERS BERSAMA
No. 16/57/DKom
No. 109/KLI/2014

Bank Indonesia bersama Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2014 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) mengamanatkan uang Rupiah kertas dengan ciri umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Mata Uang mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014. Sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014.

 

Secara umum, desain uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2004 yang beredar saat ini. Perbedaan utama antara lain dikenali dari: (i) Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada bagian muka dan belakang uang; (ii) Penandatangan uang dari yang sebelumnya Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Penggunaan frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” serta tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam uang Rupiah kertas tersebut menegaskan makna filosofis Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia. Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri akan mendorong berdaulatnya Rupiah di negeri sendiri, dan pada gilirannya diharapkan Rupiah akan sejajar dengan mata uang utama dunia lainnya.

Dalam perencanaan pengeluaran uang Rupiah tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mempersiapkan pengeluaran uang Rupiah kertas. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dalam Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai pemberlakuan, pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014, maka sesuai Pasal 15 jo. Pasal 16 UU Mata Uang, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/13/PBI/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 180). Selain itu, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/14/PBI/2014, tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Khusus Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181).

Setelah pengeluaran uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014, pengeluaran uang untuk pecahan lainnya dengan ciri-ciri umum sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang akan dilakukan secara bertahap.

Dengan berlakunya uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 ini, uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2004 masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

 

 Jakarta, 14 Agustus 2014

​BANK INDONESIA
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
​KEMENTERIAN KEUANGAN
BIRO KOMUNIKASI
​​DAN LAYANAN INFORMASI

 

Tirta Segara
Direktur Eksekutif

 

Yudi Pramadi
 Kepala Biro​

Ringkasan APBD KSB 2014 Dapat Diakses Online

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 dapat di akses melalui Website resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, (www.sumbawabaratkab.go.id.) Documen yang berisikan Program Kerja beserta jumlah anggaran seluruh SKPD lingkup Pemkab. Sumbawa Barat selama tahun 2014 tersebut, selanjutnya dapat menjadi informasi dan dapat diakses secara terbuka oleh Masyarakat. Masyarakat pun perlu mengetahui dan berhak mendapatkan informasi terkait langkah-langkah kerja Pemerintah Daerah dengan terpublikasinya Dokument yang menjadi bagian dari Informasi Publik tersebut.

Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Mentah Mineral

Sehubungan dengan menguatnya aspirasi masyarakat dan kekhawatiran Pekerja Tambang Batu Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara  (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkain dengan rencana kebijakan pelarangan ekspor bijih mentah mineral terhitung mulai tanggal 12 Januari 2014, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan...

Pemda KSB Khawatirkan Kebijakan Bea Keluar Atas Produk Mineral

Sekda KSB Harapkan Peninjauan Objek Tarif Bea Keluar

Pemerintah RI telah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Dalam aturan tersebut Pemerintah melarang ekspor bijih mineral dan memberikan batasan minimum untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Pemerintah memberikan ijin ekspor terhadap produk mineral yang sudah memenuhi batasan minimum pengolahan namun belum dilakukan kegiatan pemurnian.

Verifikasi Berkas Honorer K II, Bupati Surati Kepala SKPD Dan Kepala Sekolah

Terkait verifikasi berkas Honorer K II telah lulus Ujian seleksi, Sekretaris Derah Kabupaten Sumbawa Barat Ir. W. Musyafirin, MM, atas nama Bupati Sumbawa Barat bersurat kepada seluruh Kepala SKPD, Unit Kerja dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Surat tersebut dilayangkan sesuai dengan  Surat Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, Republik Indonesia nomor: B/789/M.PAN/2/2014 tanggal  9 Februari  2014 perihal Pengumuman kelulusan  peserta  seleksi CPNS  Tahun  2013  dari Tenaga Honorer  Kategori II. Penyampaian surat tersebut juga berdasarkan  Hasil Rapat Koordinasi  BKD se-NTB pada tanggal, 12 Maret 2014 di Mataram.

Demo Tuntut Pelaksanaan UU Minerba, Sekda Tegaskan Sikap Pemkab Sumbawa Barat

Massa Aksi sebut Newmont dan Pemerintah tidak konsisten, Sekda: Sikap KSB adalah jalan kompromi terbaik.
Massa aksi yang menamakan diri Aliansi Organisasi Pemuda berdemo di halaman Gedung Graha Fitrah. Taliwang, Selasa, 24/12/13. Massa aksi ditemui oleh Musyafirin, Sekda Kabupaten Sumbawa Barat dan berdialog. Pada kesempatan itu, Musyafirin menegaskan kembali sikap Pemkab Sumbawa Barat.

Hasil Pengawasan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat

Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan Obat Tradisional (OT) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu, Badan POM secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran obat tradisional, termasuk kemungkinan dicampurnya Obat Tradisional dengan Bahan Kimia Obat (OT-BKO).