Demo Tuntut Pelaksanaan UU Minerba, Sekda Tegaskan Sikap Pemkab Sumbawa Barat

Massa Aksi sebut Newmont dan Pemerintah tidak konsisten, Sekda: Sikap KSB adalah jalan kompromi terbaik.
Massa aksi yang menamakan diri Aliansi Organisasi Pemuda berdemo di halaman Gedung Graha Fitrah. Taliwang, Selasa, 24/12/13. Massa aksi ditemui oleh Musyafirin, Sekda Kabupaten Sumbawa Barat dan berdialog. Pada kesempatan itu, Musyafirin menegaskan kembali sikap Pemkab Sumbawa Barat.

Massa yang jumlahnya puluhan orang tersebut melakukan aksi pukul 15:00 WITA diterima langsung oleh Sekretaris Daerah atas mandat Bupati Sumbawa Barat didampingi Asisten Tata Praja terlibat dialog tentang sikap Pemda dalam Surat Bupati Sumbawa Barat Nomor 545/203/ESDM/XII/2013 yang telah dilayangkan ke Presiden RI pada 19 Desember 2013 silam.

Melalui surat itu, Pemkab Sumbawa Barat meminta Pemerintah melakukan penundaan pelarangan ekspor bijih mineral mentah sampai dengan tersedianya fasilitas pengolahan/ pemurnian di dalam negeri dengan kapasitas yang mampu menampung seluruh produksi tambang mineral dari pemegang IUP, IUPK, dan Kontrak Karya. Selain itu, Pemkab Sumbawa Barat juga Meminta PT Newmont Nusa Tenggara membangun smelter di Wilayah KSB.

Sementara itu, Massa aksi menuntut 4 hal yaitu: Melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas dan konsisten, Merealisasikan pembangunan pabrik smelter sesuai dengan amanat UU Minerba, mencabut surat Pemkab Sumbawa Barat yang mendukung sikap PT Newmont tidak membangun pabrik smelter, dan menghentikan intimidasi PHK massal terhadap karyawan yang tidak mau mendukung kebijakan perusahaan.

Menanggapi massa aksi, Musyafirin menyatakan Pemerintah tetap pada sikap resmi yang telah dilayangkan kepada Presiden RI. Pelarangan ekspor bijih mineral mentah terhitung pada 12 Januari 2014 sama artinya dengan menutup tambang batu hijau dan kondisi ini akan berpengaruh buruk bagi Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
“Pelarangan ekspor bijih mineral mentah akan mengakibatkan perusahaan melakukan skenario penurunan produksi. Itu berarti akan terjadi pengurangan aktivitas, pengurangan belanja, pengurangan tenaga kerja, dampaknya akan sangat buruk bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat KSB. KSB yang selama ini aman akan mulai terancam dengan aksi-aksi kriminal, masyarakat akan shock dan merasa tidak aman jiwa dan harta. Maka menjadi tugas Pemkab Sumbawa Barat untuk mencegah hal-hal negatif itu terjadi” Tukas Firin di hadapan massa aksi.

Sikap Pemkab Sumbawa Barat, lanjut Musyafirin adalah sikap kompromi atas situasi dan kondisi saat ini. Kita semua setuju dengan semangat Undang-Undang Minerba, tetapi jika proses pelaksanaannya akan merugikan masyarakat, maka Kita wajib melindungi dan memberikan sikap kritis kepada Pemerintah sebagai domain kebijakan ini.
“Disertasi doktoral Saya adalah tentang pelaksanaan Kontrak Karya, jadi Saya paham betul posisi antara Negara dengan Newmont, Posisi Kontrak Karya dengan Undang-Undang, Saya juga paham isinya dan paham bagaimana Kontrak Karya itu bekerja.”  Ujarnya tegas, menanggapi pernyataan massa aksi yang menyebut Newmont dan Pemerintah sebagai 2 pihak yang tidak konsisten merujuk pada ketentuan peralihan pasal 169 dan pasal 170 Undang-Undang Minerba yang tidak dilaksanakan hingga saat ini.

Dalam dialog yang dikawal oleh aparat kepolisian tersebut, massa aksi mendesak Pemkab Sumbawa Barat tidak tunduk pada kemauan PT Newmont dan mengkalkulasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang asal Amerika tersebut.

Menyikapi pernyataan tersebut, Musyafirin menyatakan bahwa sikap Pemkab Sumbawa Barat dalam merespon kebijakan minerba ini adalah respon terhadap tuntutan masyarakat dan kekhawatiran para pekerja tambang Batu Hijau sebagai penerima dampak langsung dari kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral mentah, dan banyak dampak ikutannya lagi yang lebih luas dari penerapan kebijakan tersebut. Dan hal tersebut adalah kewajiban dan tugas Pemkab Sumbawa Barat.
“Jadi, sikap resmi Pemkab Sumbawa Barat yang sudah dikirim ke Presiden RI tidak bisa dicabut”. Ucap Musyafirin menutup dialog yang dibatasi sampai pukul 16:00 oleh aparat kepolisian.

Setelah Musyafirin menerima selebaran yang berisi sikap dan tuntutan massa aksi, dua pihak bersalaman dan meninggalkan Gedung Graha Fitrah dengan tenang dan damai.