Pemda KSB Khawatirkan Kebijakan Bea Keluar Atas Produk Mineral

Sekda KSB Harapkan Peninjauan Objek Tarif Bea Keluar

Pemerintah RI telah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Dalam aturan tersebut Pemerintah melarang ekspor bijih mineral dan memberikan batasan minimum untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Pemerintah memberikan ijin ekspor terhadap produk mineral yang sudah memenuhi batasan minimum pengolahan namun belum dilakukan kegiatan pemurnian.

Atas kebijakan itu, Kementerian Keuangan telah menetapkan tarif bea keluar atas ekspor produk mineral melalui Permenkeu Nomor 6/PMK.011/2014. Pemda Kabupaten Sumbawa Barat khawatir dengan penerapan tarif bea keluar atas produk mineral tersebut. Mengapa?

Menurut Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Musyafirin, MM. Permenkeu tersebut belum sejalan dengan maksud diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah cukup bagus mengatur tentang percepatan hilirisasi industri pertambangan dengan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.

“PP Nomor 1 Tahun 2014 punya semangat untuk meningkatkan manfaat mineral untuk kepentingan pembangunan daerah. Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 sudah mengatur dengan ketat tentang peningkatan nilai tambah atas produk mineral. Kami Apresiasi 2 kebijakan ini namun menjadi tidak konsisten ketika Kemenkeu menetapkan tarif bea keluar yang sangat memberatkan”. Sesal Musyafirin di ruang kerjanya pada 21/1/14/.

Musyafirin memandang bahwa terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2014 telah mampu menghapus kekhawatiran Pemda KSB terhadap aksi PHK dan penutupan tambang yang akan berdampak pada kondusifitas daerah. Namun terbitnya tarif bea keluar atas produk mineral dengan Permenkeu Nomor 6/PMK.011/2014 yang belum proporsional justru mengembalikan kekhawatiran Pemda akan menimbulkan dampak buruk bagi daerah.

“Penetapan tarif bea keluar tersebut pasti akan berpengaruh terhadap bisnis pertambangan. Kita akan lihat Hasil RKAB Newmont. Jika dalam RKAB tersebu ttidak ada kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan yang menjadiintibisnismereka, maka itu akan menjadi pertanda buruk bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.” Tegas Musyafirin yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat ini.

Tampaknya penetapan tarif bea keluar atas produk mineral tersebut mengandung maksud untuk mendorong Perusahaan Kontrak Karya lekas membangun smelter di dalam negeri dengan memberikan beban pada perusahaan tambang.

Terhadap anggapan tersebut, Musyafirin menyatakan bahwa cara-cara seperti itu akan memberatkan dana dak kemungkinan perusahaan akan mengurangi produksinya. Maka KSB akan menunggu hasil RKAB. Kita akan lihat respon Newmont.

Seperti diketahui, Kemenkeu telah menerbitkan Siaran Perstentang Kebijakan Bea Keluar Atas Produk Mineral melaui Permenkeu Nomor 6/PMK.011/2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif  Bea Keluar.

Dalam Siaran Pers Nomor 9/KL/2014 tertanggal 13 Januari tersebut diungkapkan bahwa untuk konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% cu dikenakan tarif bea keluar 25% sejak 12 Januari-30 Juni 2014, 25% sejak 1 Juli-31 Desember 2014, 35% Sejak 1 Januari-30 Juni 2015, 40% sejak 1 juli-31 Desember 2015, 50% sejak 1 Januari-30 Juni 2016, dan 60% Sejak 1 Juli-31 Desember 2016.

Tarif bea keluar ditetapkan naik mulai 20% atau 25% sampai dengan 60% secara gradual setiap semester sampai dengan 31 Desember 2016 untuk mendorong pelaku usaha segera melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dengan membangun pabrik smelter. Dengan kebijakan tarif gradual dapat menjadi instrument untuk memantau perkembangan pembangunan smelter secara periodik. Demikian bunyi Siaran Pers Kemenkeu.

Lalu apa harapan Pemda KSB terhadap penetapan tarif tersebut?

Sekda mengharapkan pengenaan tarif bea keluar dikenakan pada mineral atau konsentrat yang belum diketahui nilainya, bukan pada produk mineral yang sudah jelas diketahui kadar dan nilainya.

“Seharusnya objek tarif bea keluar secara gradual diterapkan pada produk mineral yang belum teridentifikasi kadar dan nilainya, karena hal itu yang menjadi kegelisahan banyak pihak. Bahwa ada dugaan di masyarakat bahwa banyak produk mineral strategis kita bocor keluar negeri karena tata kelola minerba yang belum transparan. Pada ranah inilah dibutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah” Harap Musyafirin.

Musyafirin juga mengharapkan Permenkeu tentang tarif bea keluar tersebut dapat ditinjau kembali dengan pertimbangan akan mengganggu perekonomian kabupaten penghasil seperti Kabupaten Sumbawa Barat ini. Bahkan, jika mengacu pada Pasal 169 Undang-Undang Minerba, Permenkeu tersebut tidak tepat diterapkan pada Perusahaan Kontrak Karya. Ujar Pria dengan disertasi Doktoral tentang Implementasi Kontrak Karya di Universitas Padjajaran Bandung ini.

Selain itu, Musyafirin juga berharap Pemerintah RI konsisten dengan penyelesaian renegosiasi Kontrak Karya sebagaimana ketentuan pasal 169 Undang-Undang Minerba.

“Isukrusial yang membutuhkan keseriusan, konsistensi, dan ketegasan Pemerintah adalah pada renegosiasi Kontrak Karya sebagaimana diatur dalam pasal 169  Undang-Undang Minerba” Ujar Musyafirin yang juga Ketua Tim Negosiasi Kontrak Karya Kabupaten Sumbawa Barat ini.

Lebih lanjut, Musyafirin mengungkapkan bahwa jika renegosiasi Kontrak Karya dilakukan dengan serius dan tegas, maka semua kekisruhan pertambangan bisa diselesaikan dengan baik.

Saya berharap sekali ada ketentuan dari Pemerintah yang menyatakan “Jika Renegosiasi Kontrak Karya tidak selesai dalam tempo 1 tahun atau paling tidak 2 tahun, maka seluruh isi Kontrak Karya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Minerba harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan” demikian pernyataan Sekda KSB, kandidat doctor dengan disertasi tentang Implementasi Kontrak Karya.[ak-hm].