Bertempat di Masjid Nurul Huda, Dusun Rarak, Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea, Senin malam (10/02/20), Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M mencairkan perbedaan pendapat warga yang mempermasalahkan arah kiblat. Dimana warga terbagi dua melaksanakan sholat yakni di Masjid Nurul Huda yang lama  dan masjid Nurul Huda yang baru. Dua masjid tersebut memiliki arah kiblat yang berbeda. Dalam silaturrahmi dan pembinaan wilayah ini, Bupati didampingi Sekda KSB, Anggota Forkopimda KSB, Ketua TP-PKK KSB, Kepala OPD dan jajaran melaksanakan sholat Magrib berjamaah di Masjid Nurul Huda. Dilanjutkan dengan ceramah agama, sambutan Bupati, sholat isha berjamaah dan ditutup dengan makan malam bersama masyarakat di masjid lama.

Bupati mengajak warga untuk tidak terjebak dalam permasalahan kecil seperti masalah kiblat. Sebab apa yang dipermasalahkan saat ini bisa menjadi bibit masalah yang bisa berlanjut bagi generasi mendatang. Warga yang biasa mendirikan sholat di masjid lama untuk sama-sama sholat di masjid yang baru, yang arah kiblatnya lebih akurat, telah ditentukan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi. Wariskan contoh yang baik sesuai syariah, yakni persaudaraan, kebersamaan, jamaah kepada anak-anak muda. Agar tetap bermanfaat, masjid lama bisa digunakan sebagai tempat mengaji bagi anak-anak. “Mulai malam ini warga sama-sama sholat di masjid baru ini. Pertahankan Desa Rarak Ronges sebagai Desa yang aman, tenteram dan damai,” kata Bupati.

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia KSB, K.H Syamsul Ismain, L.C. dalam tausiahnya menyampaikan, ada dua hal penting dalam pelaksanaan sholat. Pertama, soal waktu, yakni pelaksanaan sholat harus pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, arah menghadap sholat, yakni ka’bah di Masjidil Haram. Terkait kiblat di dua masjid di Dusun Rarak yang berbeda, maka harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masjid lama penentuan kiblatnya belum menggunakan teknologi yakni kompas. Sementara masjid baru telah menggunakan tekhnologi yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, tidak perlu lagi ada perdebatan, warga harus berjamaah di masjid baru. Apalagi dahulu warga yang meminta Pemerintah Daerah untuk mendirikan masjid yang baru.(Rilis 28/Prokopim/II/2020)