Mataram, – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM. menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (RAKORWASINKEUBANG) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Gedung Graha Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021).

Acara yang dihadiri Bupati dan Wali Kota se- NTB ini mengangkat tema “Mengawal Tujuan Pembangunan Daerah melalui Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi NTB”. Hadir dalam kesempatan ini untuk menjadi narasumber yakni Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Waluya, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRGP, CGCAE., dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Dessy Adin AK, MM, M.Si, CA.

Tujuan dan manfaat dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk tercapainya sinergitas pengawasan intern dalam mengawal tujuan pembangunan daerah antara perwakilan BPKP dan APIP Pemerintah Daerah se- Provinsi NTB, terciptanya koordinasi terkait desain pengawasan antara perwakilan BPKP Provinsi NTB dan APIP Pemerintah Daerah se- Provinsi NTB, terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi pengawasan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama dan rencana aksi pengawasan di wilayah Provinis NTB tahun 2021 antara Inspektur Provinsi, Kabaupaten/Kota se- NTB dengan Kepala Perwakilan BPKP NTB.

Rapat koordinasi ini menurut Kepala BPKP yang sambutannya dibacakan langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, Ak., MBA., adalah merupakan sebuah bentuk komitmen bersama dalam upaya menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah khususnya di Provinsi NTB agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dijumpai dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada di daerah, mulai dari perencanaan hingga proses pengawalan terhadap program strategis nasional di Provinsi NTB.

“Koordinasi di bidang pengawasan akan terus kita perkuat sehingga kita dapat berkontribusi secara optimal dan maksimal agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demi terwujudnya upaya tersebut, perlu dilakukan pengawalan bersama sehingga diharapkan bisa menjadi pengungkit untuk mencapai percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel dan pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata kuncinya adalah komunikasi, sinergi, dan kolaborasi”, tegas Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergitas dan kolaborasi antara BPKP Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB, KPK, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), serta seluruh Jajaran Inspektorat di NTB. “Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Deputi BPKP tadi, antara sinergi, komunikasi dan kolaborasi harus dilakukan dengan baik. Kami sangat yakin sesulit apapun keadaannya saat ini, kita akan bisa lalui dengan sebaik-baiknya jika hal tersebut bisa terjalin dengan baik”, kata Wakil Gubernur dalam membuka kegiatan Rakor.

Rakor tersebut dilanjutkan dengan diskusi panel dan penandatanganan komitmen bersama dan rencana aksi pengawasan di Wilayah Provinsi NTB tahun 2021 antara Inspektur Provinsi, Kabupaten/Kota se- NTB dengan Kepala Perwakilan BPKP NTB. (Prokopim/rilis64/V/2021)