Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 merupakan Pilkada pertama yang dilakukan pada masa pandemi. Hal ini kemudian menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menekan dan menghindari munculnya klaster baru selama Pilkada tahun 2020. Upaya-upaya terus dilakukan Pemerintah hingga beberapa daerah yang menggelar Pilkada tahun 2020 mengalami penurunan kasus dan penurunan warna zona.

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pada Pilkada tahun 2020 ada sebanyak 114 orang pejabat petahana dan 225 orang pejabat baru. Kepala daerah yang sudah dilantik sebanyak 185 orang dan pelantikan berikutnya untuk daerah yang sudah selesai Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada akhir April 2021.

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 secara virtual pada Rabu, 15 April 2020.

Dalam sambutannya, Presiden RI menjelaskan bahwa jabatan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah merupakan sebuah kehormatan dan juga tanggung jawab besar. Dibutuhkan inovasi, kecepatan dan ketepatan di masa saat ini. Presiden RI juga meminta agar Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak hanya bekerja di belakang layar namun haruslah terus melakukan kontrol lapangan, tatap muka dengan masyarakat, blusukan dan memantau realisasi program-program di wilayahnya.

Lanjut Presiden RI, Pemerintah Daerah saat ini haruslah membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga orientasi anggaran juga akan fokus dan terintegrasi. “Buat satu, dua, atau tiga kegiatan besar saja karena lebih sedikit kegiatan akan lebih baik. Berikan dua prioritas atau maksimal tiga prioritas sehingga anggaran dikonsentrasikan kesana. Jangan sampai anggarannya dibelanjakan tapi tidak ada yang dirasakan oleh masyarakat. Sekarang kita masih fokus terhadap pemulihan kesehatan dan ekonomi. Dua-duanya harus terkelola dengan baik. Pemulihan kesehatan dan ekonomi harus dilakukan beriringan. Guna membantu ekonomi daerah, perlu perbanyak program-program padat karya untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Beri dukungan penuh terhadap UMKM kita, beri dukungan dan pelayanan terhadap investasi. Ivestasi memberikan income kepada negara dan daerah karena kita bisa menarik pajak atas investasi tersebut. Sebanyak 76% pendapatan negara bersumber dari pajak”, jelas Presiden RI.

Masih menurut Presiden RI, kuartal ke-2 tahun ini yang berlangsung pada April, Mei dan Juni sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi harus bisa dinaikkan minimal 7% di kuartal ke-2 ini. “Ini bukan hal yang mudah tapi jika semua bergerak dan bersinergi maka akan mudah dilakukan. Ketika kuartal ke-2 bisa naik, maka kuartal berikutnya akan menjadi lebih mudah”, tutup Presiden RI.

Hadir secara Daring/Online Bupati Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M., Ketua DPRD KSB, Penjabat Sekda KSB, Kajari KSB, Kapolres KSB, Dandim KSB, Asisten Pemerintahan & Kesejahtaraan Rakyat serta Asisten Administrasi Umum pada Setda KSB. (Prokopim/rilis44/IV/2021)