Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M menjadi narasumber dalam Kick Off Meeting and Coaching Clinic I Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi NTB. Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi NTB digelar di Aula kantor tersebut, Rabu pagi (10/04/19). Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. Rosiadi Sayuti, P.hd ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.

Sekda Provinsi NTB dalam sambutannya mengatakan, kesehatan lingkungan sangatlah penting. Tanpa kesehatan lingkungan maka tidak mungkin masyarakat sehat, Tidak mungkin juga masyarakat memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Kegiatan hari ini menghadirkan Bupati Sumbawa Barat. Dimana KSB satu-satunya Kabupaten di Provinsi NTB yang sudah tuntas buang air besar nol (Basno) dan bisa sharing pengalaman kepada Kabupaten/Kota lainnya tentang apa yang telah dilakukan sehingga Open Defication Free (ODF) bisa tuntas di KSB.

Dalam paparannya, Bupati menyampaikan keberhasilan ODF tidak berbicara akal sehat, namun hati dan pikiran yang jernih. Kemauan dan kepedulian adalah kunci untuk melaksanakan program. Program ODF sebagai pilar pertama dari STBM sebenarnya mudah. Tinggal bagaimana kemauan dan kepedulian untuk dilaksanakan. Gerakan merubah masyarakat  harus secara parsial, bukan sampel persampel. Tuntas buang air besar sembarangan (Tubabas) di KSB dilaksanakan pada tahun 2016, tepatnya pada 100 hari pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati.

Langkah utama yang dibangun adalah membentuk instrumen, pertama adalah payung hukumnya yakni Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Dalam Perda ini, Gotong royong bukan sebagai nilai, tetapi diposisikan sebagai satu cara untuk mencapai tujuan.  Hal tersebut juga mengaktualisasikan pilar ketiga dari revolusi mental Pemerintah Pusat, yaitu Gotong Royong, pilar pertama dan kedua adalah Integritas dan Kerja Keras.

Kedua, dibentuk Agen Gotong  Royong yang ditempatkan di setiap blok atau peliuk di masing-masing kelurahan dan desa. Selanjutnya ada Agen Gotong Royong tingkat Desa dan Kecamatan. Dalam satu peliuk terdapat tiga Agen Gotong Royong yang mengawasi 150 sampai 200 kepala keluarga. Agen Gotong Royong dibantu oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Pemerintah Desa. Mereka itulah yang menggerakkan gotong-royong. Sehingga dalam 100 hari pertama kepimpimpinan, semua warga KSB memiliki jamban. Dan selama itu juga perilaku masyarakat berubah, dari sebelumnya buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban.

‘’Tiga bulan ini kami melaksanakan empat pilar STBM, yakni cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minuman-makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Mudah-mudahan KSB tidak lama lagi akan menjadi Kabupaten yang tuntas STBM,” jelas Bupati.

Selain Bupati Sumbawa Barat, narasumber lainnya dalam meeting ini adalah Bupati Lombok Timur yang pada acara ini diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur. Pemerintah menjadi narasumber dalam kegiatan ini untuk sharing tekait Program Desa Swadaya Kebersihan (Padasuka) tentang Pengelolaan Sampah Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan. Pemerintah Lombok Timur mengelola sampah secara terpadu hingga ke pemerintah desa termasuk melibatkan swasta dan masyarakat.

Kepala Bappeda & Litbabang Provinsi NTB Ir. Ridwan Syah, M.Sc mengatakan, Ada dua Bupati yang gila di NTB, yakni KSB dan Lombok Timur. Kenapa gila?, karena dua Bupati ini mengurus hal yang kotor, tidak bersih yang tidak disukai orang lain. Bupati KSB pada 100 hari pertama masa jabatannya tidak larut dalam euforia atas kemenangannya, umroh bersama, senangin tim sukses, tetapi melaksanakan Basno. Sementara Bupati Lotim mengurus persampahan. Kalau mau belajar sanitasi silahkan belajar di KSB. Karena Pemprov Aceh pun belajar ke sana. Bahkan Bupati KSB menjadi pembicara tingkat nasional di beberapa tempat. Kalau mau belajar persampahan, silahkan ke Lombok Timur. ‘’Kuncinya seperti yang saya lihat di KSB ada tiga, pertama political will. Kedua mengajak pihak lain seperti TNI dan Polri. Ketiga mengajak partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat”.(Humas & Protokol/Rilis 86/IV/2019)

 

0