Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Se-Indonesia Melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumbawa Barat Ir. Abdul Muis, M.M. selaku PPID utama Kabupaten Sumbawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tersebut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar M.Si, dan dihadiri oleh para pengurus PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota Regional yang meliputi Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Rabu (6/3/2019) bertempat di Swiss Belhotel Mangga Besar Jakarta. Rapat Koordinasi mengangkat Tema ” Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Teknik Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dalam Menjawab Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Era Digitalisasi”.

Ketua Pelaksana Dr. Handayani Ningrum, SE, M. Si, yang merupakan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi PUSPEN-SEKJEN Kemendagri melaporkan bahwa Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 209 orang terdiri dari Para Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Dokumentasi (PPID) dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah Narasumber yang kompeten dibidangnnya. Diantaranya adalah Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Bapak Gede Narayana, M.Si dan Plt. Direktur Layanan Aptika Pemerintahan Kemenkominfo Bapak Bambang Dwi Anggono, S.Sos.,M.Eng,CEH.

Ketua KIP dalam pemaparannya banyak mengulas tentang bagaimana menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Hal ini sangat penting mengingat PPID merupakan garda terdepan pelayanan informasi pemerintah yang bertugas untuk memberikan Pelayanan Informasi, Penyediaan informasi, Pendokumentasian, dan Penyimpanan Informasi.

Ditemui ditempat dan waktu yang terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol yang juga merupakan PPID utama Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Abdul Muis, M.M. menyampaikan bahwa hal paling mendasar yang harus dimiliki semua PPID adalah Daftar Informasi Publik (DIP). Untuk menyusun Daftar informasi Publik harus memperhatikan mana informasi yang terbuka dan mana informasi yang dikecualikan. Sehingga jelas mana informasi yang boleh diberikan dan mana informasi yang tidak boleh diberikan. Tentunya semua hal tersebut harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 dan Pasal 17. Khusus untuk informasi yang dikecualikan, harus melalui proses uji konsekuensi seperti yang diamanatkan dalam pasal 19 UU KIP dengan kriteria yang berpedoman pada pasal 17 UU KIP.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut dapat dirumuskan langkah yang harus dilakukan demi peningkatan kualitas keterbukaan informasi di KSB yaitu: PPID di setiap OPD sampai dengan PPID Desa harus melaksanakan kewajiban minimal menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan, meja layanan informasi, layanan informasi digital, menyusun laporan informasi dan dokumentasi tahunan, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membuat visual content serta membangun komunikasi internal yang sinergis. Dengan demikian peran PPID bisa berjalan dengan maksimal.(Humas & Protokol/Rilis 55/III/2019)

0