Pasca perayaan hari lahir ke-16 pada 20 November lalu, Kabupaten Sumbawa Barat dihadiahi banyak penghargaan, terbaru adalah menjadi pemenang sebagai Kabupaten Terbaik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Anugerah penghargaan dilaksanakan oleh Katadata Insight Center (KIC) dan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia di Ballroom Djakarta Theater di Jakarta, Kamis malam (28/11/19). Dua penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur fasilitasi kepala daerah dan DPRD bersama dengan CEO katadata dan diterima oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M. Penghargaan pertama adalah penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia kategori Indeks Kelola (Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan) APBD di Bidang Kesehatan. Kedua, penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik kategori Indeks Kelola (Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan) APBD di Bidang Kesejahteraan.

Penghargaan pertama diterima karena kinerja dan pengelolaan APBD oleh Pemerintah KSB sangat efektif dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Berbagai program kesehatan sangat pro rakyat, seperti ditanggungnya iuran BPJS bagi seluruh atau 100 persen warga kurang mampu dengan kegiatan Kartu Pariri Sehat terintegritas BPJS/KIS dan berbagai program lainnya, alhasil konsen Pemda untuk kesehatan masyarakat membawa KSB memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan (IPMK) terbaik ke enam secara nasional dan menjadi terbaik pertama di lingkup Provinsi NTB.

Dalam bidang kesejahteraan, kinerja dan efektifitas pengelolaan APBD KSB telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan kategori kedua tersebut merupakan hasil dari implementasi visi daerah, yakni Terwujudnya Hak-Hak Dasar Masyarakat KSB yang Sejahtera dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong. Sejak menjabat 2016, dengan menggulirkan Program Daerah Pemberdayaan Gorong Royong, Bupati dan Wakil Bupati fokus berkhidmat memenuhi hak-hak dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan, yakni pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui Kartu Bariri, mulai dari Bariri Kartu Tani, Bariri Ternak, Bariri UMKM dan Kartu Bariri Nelayan. Kemudian perhatian terhadap warga lansia dan disabilitas melalui Kegiatan Kartu Pariri Lansia dan Disabilitas. Kegiatan pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni, pemberian dana sosial berkelanjutan bagi warga miskin dan kegiatan peningkatan kesejahteraan lainnya. Hasilnya pada 2017 terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,97 persen dan menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia dengan penurunan angka kemiskinan paling progresif.

Untuk sampai pada tahap pemberian penghargaan, katadata telah melakukan riset yang mendalam terhadap seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hasil riset Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan ada  64 kabupaten dan kota di Indonesia yang unggul dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga layak mendapatkan penghargaan Indek Kelola 2019. Ke-64 kota tersebut masuk dalam empat kategori yang dipilih oleh KIC, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Selain itu ada dua sub-kategori di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari 64 kota yang memiliki keunggulan dalam mengelola APBD, sembilan daerah mampu meraih dua penghargaan, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Banggai Laut, Kota Sibolga, dan Kabupaten Asmat.

Penilaian tersebut berdasarkan tiga komponen, yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan. Sedangkan, penilaian aspek kuantitatif dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen ketepatan dan pencapaian pertumbuhan sektoral. Adapun penilaiannya berdasarkan analisis data yang dimulai dengan mengelompokkan 508 kabupaten dan kota di Indonesia ke dalam empat kelompok menurut besarnya APBD per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga akhirnya didapatkan 64 Pemda dengan indeks kelola tertinggi.

Sebagai informasi Indeks Kelola merupakan metode untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah. Metode pengkuran Indeks Kelola ini merupakan hasil kerja sama KIC dengan panel ahli ekonomi independen.

Dalam melakukan penilaian KIC melibatkan tim ahli yang terdiri dari Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Dr. Elan Satriawan, M.Ec yang juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM dan sejumlah dosen di FEB UGM lainnya, yakni Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dan Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A. (Rilis 261/Humpro/XI/2019)

Referensi: katadata.com

0