Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi satu-satunya kabupaten/kota di NTB yang melaksakan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2019. Demikian diungkapkan Inspektur Inspektorat KSB, H. Ir. Andy Mauluddin, M.Si dalam laporannya dalam kegiatan penandatanganan Momorandum of Understanding (MoU). MoU ditantangi oleh Bupati, Inspektur dan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) KSB  dalam rangka penyediaan pemanfaatan serta pengembangan data dan atau informasi statistik untuk perencanaan dan pengembangan daerah. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung Graha Fitrah, Kamis pagi (5/09/19).

Dijelaskan Adi Mauluddin, dipilihnya KSB menjadi kabupaten satu-satunya di NTB dan masuk dalam 101 Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPI sesuai perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun zona integritas. Survei akan dilaksanakan oleh BPS KSB, sementara Inspektorat mensuport anggarannya. Enam OPD KSB sebagai sampel survei adalah Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Perumahan (DPUPRPP), Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan Daerah  dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa. ‘’Survei dilaksanakan akhir September dan hasilnya di  serahkan ke KPK tanggal 20 Oktober,” kata Ady.

Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M mengatakan Pemerintah KSB sampai desa/kelurahan telah mencanangkan membangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pencanangan ini pun dijawab dengan integritas dari para ASN. Dibanding di daerah lain justru berbanding terbalik. Narasi Zona Integritas yang dicanangkan sangat baik, akan tetapi diketahui bersama ada kepala daerah atau ASN yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. ‘’Kita sudah bangun Zona Integritas, maka pelayanan kepada masyarakat harus baik, baik secara perorangan maupun kolektif, kata kuncinya adalah kita harus jujur melayani, tidak boleh ada embel-embel, kerjakan sesuai Standar Operasional Prosedur,” kata Bupati.

Kepala BPS KSB mengatakan, dalam MoU ini Pemerintah KSB atau OPD terkait bisa memanfaatkan data dan atau informasi statistik, termasuk hasil survei integritas hingga lima tahun kedepan. Tinggal MoU yang sudah ada ini diikuti dengan perjanjian kersama.(Humpro/Rilis 201/IX/2019)

0