Sumbawa Barat, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB menggelar kerjasama pemantauan dan pengawasan kekayaan intelektual yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTB dengan Pemda KSB serta perjanjian kerjasama dengan instansi di Lingkungan Pemda KSB.

Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Royal, Rabu (07/04/2021) dimaksudkan untuk kemajuan kekayaan intelektual di KSB dan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Hadir dalam kesempatan ini Kepala Kanwil kemenkumham NTB, Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Dr. Harniati, S.H., LL.M., Penjabat Sekretatis Daerah KSB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB, Kepala Dinas Pertanian KSB, serta Kepala Badan Bappeda KSB.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa masih banyak hasil karya masyarakat KSB yang belum terdaftar Hak Kekayaan Intelektual di bidang hukum. “Masih banyak hasil karya masyarakat KSB yang belum terdaftar. Tarian, kesenian, apa lagi produk-produk UKM. Maka dari itu harus dilindungi dan kita dorong masyarakat untuk mendaftarkan HKI mereka karena ini akan berdampak kepada daya saing masyarakat untuk pembangunan daerah serta sebagai pengakuan hasil karya agar tidak ada pengakuan oleh orang lain. Kami akan kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk mendukung dan kreativitas rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus ikut serta mendukung pemerintah”, jelas Kepala Kanwil Kemenkumham NTB.

Di sisi lain, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M., menyambut baik kerjasama ini. “Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama ini. Pemerintah akan mendorong dan memfasilitasi masyarakat khususnya para pelaku UKM di KSB untuk bisa mendaftarkan HKI, kalau bisa juga kita daftarkan teknologi tepat guna kita. Banyak hal-hal yang kita belum paham, secara teknis, prosedur, dan norma-norma. Sehingga forum ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya”, tutup Bupati KSB.

Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Barapan Ayam dan piagam penghargaan kepada Pemerintah KSB sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN (jdihn.go.id).#prokopim/rilis42/IV/2021#