Sumbawa Barat, – Tingkatkan sinergitas dalam Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hadiri Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui zoom meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin (21/12/21), siang lalu bertempat di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK RI ini berlangsung selama 2 hari yakni tanggal 21 dan 23 Desember 2020.

Agenda pertama yang dilaksanakan yaitu Sosialisasi Benturan Kepentingan/Conflict of Interest (Urgensi pengaturan benturan kepentingan dalam bentuk regulasi, sosialisasi, dan evaluasi) yang langsung dipaparkan oleh Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK-RI, Aida Ratna Zulaiha selaku koordinator wilayah III yang mencakup Aceh, DKI, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara.

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa konflik kepentingan/Conflict of Interest (CoI) adalah “Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”.

Adanya CoI dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran di lingkup pemerintahan, selain itu konflik kepentingan juga diasosiasikan dengan permasalahan korupsi dan akan berdampak pada kebijakan publik yakni hilangnya kepercayaan pada lembaga dan pejabat publik. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya CoI, beberapa daerah di Indonesia sudah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Daerah yang sudah menerbitkan Perkada di NTB antara lain Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah kota Mataram, Pemerintah kota Bima, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK-RI, Aida Ratna Zulaiha selaku koordinator wilayah III meminta agar Pemerintah dapat menindak lanjuti kegiatan ini dengan menetapkan Perkada tentang CoI, serta mengimplementasikan dan mengadakan evaluasi secara berkala. “Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu Pemerintah diharapkan segera memetakan potensi konflik kepentingan di unit kerja masing-masing, menyangkut tahapan bagaimana mengelola CoI, menyusun SOP/Juklak/Juknisnya”, kata Tim Korsupgah Korwil III.

Hadir dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah KSB, Inspektur Inspektorat KSB, Kepala BKPSDM KSB, beserta instansi terkait.(Prokopim/rilis157/XII/2020)