Sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, keberadaan persa sangat penting. Selain perannya dalam mengontrol jalannya demokrasi, juga sebagai penyebar informasi. Hal tersebut dikatakan Sekda KSB, H. Abdul Azis, S.H., M.H pada acara silaturrahmi dan jumpa pers yang dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol KSB di Ruang Sidang I Setda KSB, Rabu siang (6/111/19).

Sekda meminta insan pers di KSB untuk tetap mengontrol penyelenggaraan tugas pemerintahan, tentunya secara berimbang dan profesional. Sekda juga berharap kerjasama wartawan agar menyajikan informasi/program Pemda kepada masyarakat dengan penuh kesejukan. Terlebih KSB akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 2020 mendatang. Bahkan beberapa tahapannya telah dimulai tahun 2019 ini. ‘’Saya sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah Insya Allah akan memperhatian  dan terus meningkatkan kerjasama Pemda dengan rekan-rekan media,” kata Sekda.

Dalam kesempatan ini, Sekda meminta permkluman rekan-rekan wartawan. Pasalnya, silaturrahmi pers ini tidak dapat dihadiri Bupati atau Wakil Bupati karena agenda pimpinan daerah begitu padat. Hari ini (rabu) pak Bupati menghadiri rapat terkait smelter di kantor Gubernur. Kemudian dilanjutkan ke Jakarta menghadiri kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam forum diskusi, wartawan menyampaikan masukan dalam mendukung kemitraan antara wartawan dan Pemda. Salah satunya wartawan media cetak Sumbawa Barat Post, Imam. Ia mengharapkan adanya ruang media center sebagai pusat komunikasi Pemda dengan wartawan. Media center harus dibekali dengan wifi dan komputer agar wartawan yang tidak bisa mengikuti kegiatan Bupati dan atau Wakil Bupati di kecamatan atau desa dapat dengan mudah mengetik di media center. Selain itu pimpinan harus mengadakan mobil operasional Bagian Humas dan Protokol yang nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk membantu mobilisasi wartawan dalam meliput kegiatan Kepala Daerah di kecamatan atau desa.

Menangapi masukan wartawan, Sekda menjelaskan bahwa saran dan masukan dari para wartawan akan menjadi perhatian pemerintah daerah, namun tentunya semua itu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan regulasi yang ada.(Rilis 246/Humpro/XI/2019)

0