Sumbawa Barat, – Pertemuan antara pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan manajemen PT. Gili Kalong Lestari (GKL) pada hari rabu 24/11/2021 membahas tentang bagaimana pola kerjasama yang akan dijalankan nantinya dalam pengelolaan Gili Kalong. Pertemuan yang berlangsung di ruang sidang setda lantai 1 tersebut dihadiri oleh Sekreatris Daerah kabupaten Sumbawa Barat, Asisten 1 Setda, Staf Ahli Bupati, Dinas PUPR, Kepala bagian Pemerintahan Setda, Inspektorat Daerah, selaku perwakilan dari Pemkab. Sumbawa Barat. Sementara dari pihak dari PT GKL diwakili oleh Idna Yasinta dan beberapa staf.

PT. GKL adalah sebuah perusahaan yang nantinya akan mengelola kawasan wisata gili kalong. Ada pun ruang lingkup yang akan di kerjasamakan nantinya yaitu meliputi pengelolaan potensi wisata, keragaman hayati, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, memperkenalkan green technology dan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelolaan ekoturisme dan tempat wisata. Dalam kesempatan tersebut Idna selaku perwakilan dari PT. GKL memaparkan hak dan kewajiban yang nantinya akan dilaksanakan ketika operasional PT. GKL sudah mulai berlangsung di Gili Kalong. Idna menyampaikan bahwa nantinya masing-masing antara Pemerintah Daerah dan PT.GKL masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Materi hak dan kewajiban yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pengembangan kawasan Gili Kalong, pengajuan dan perpanjangan/pembaharuan HGB, pebangunan infrastruktur, penggunaan tenaga kerja dan Sumber Daya Manusia, pembayaran pajak, kontribusi, dan kelengkapan legalitas/perizinan.

Disampaikan Idna bahwa keberadaan perusahaan tersebut nantinya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga lokal yang ada di kabu[aten Sumbawa Barat.
Sekretaris Daerah kabupaten Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, ST.,M.Si yang pada kesempatan tersebut langsung memimpin rapat, mengajak kepada seluruh jajaran dinas yang hadir untuk memikirkan secara bersama-sama seperti apa regulasi yang cocok untuk dapat diterapkan dalam kerjasama antara Pemkab. Sumbawa Barat dengan PT.GKL tersebut. Harapannya agar didalam dokument kerjasama tersebut harus secara jelas dituangkan seperti apa posisi Pemerintah Daerah, mengingat Gili Kalong tersebut merupakan kewenangan pemerintah Pusat yang walaupun Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan dari Pemerintah Pusat. Demikian juga terkait dengan keuntungan yang di peroleh perusahaan sebagai akibat dari operasional perusahaan, apakah sifatnya berupa kontribusi atau dividend. Artinya kalau dividend Pemda harus membentuk perusahaan, karena Pemerintah Daerah tidak boleh berbisnis, maka yang mengambil peran business to business adalah perusahaan yang akan dibentuk nantinya, ungkap Sekda.

Sekda juga menegaskan bahwa manajemen PT. GKL telah menunjukkan itikat baiknya untuk mengelola Gili Kalong. Ini ditunjukkan dengan langkah mereka untuk menemuni Pemerintah Daerah sebagai pemilik wilayah Gili Kalong tersebut, yang walaupun sesungguhnya dengan cukup berurusan dengan Pemerintah Pusat pun, mereka sudah bisa memulai usahanya. Ini yang perlu kita dukung, untuk dapat memberikan manfaat sepenuhnya untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam jangka panjang.

Hasil pembahasan dan masukan dari pihak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam kesempatan tersebut akan ditampung dan menjadi masukan bagi manajemen perusahaan. Idna Yasinta selaku perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa dokument kerjasama yang telah ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada Pemerintah Daerah tidak bersifat mutlak, masih bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan bersama.