Sumbawa Barat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat bertekad dan terus bersinergi bersama Kabupaten/Kota Se- NTB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan.

Rabu (22/07) pagi bertempat di Ruang Rapat Graha Fitrah, Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, S.T., didampingi Asisten Administrasi Umum Setda KSB dan Kepala Dinas Sosial KSB menghadiri rapat bersama Wakil Gubernur NTB dan kepala Dinas Sosial Provinsi NTB melalui video conference. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah Se-NTB ini dalam rangka Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 untuk penanganan kemiskinan.

Wakil Gubernur, Dr. H. Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya menjelaskan bahwa validasi data terpadu kesejahteraan sosial ini sangat penting untuk merapikan data miskin dan mengevaluasinya sangat berhubungan dengan penurunan angka kemiskinan di NTB. Wagub NTB juga mengungkapkan bahwa NTB secara langsung sudah meminta khusus kepada Kementerian Sosial RI terkait dengan bagaimana NTB dapat melakukan pemutakhiran data terpadu secara riil seperti apa yang memang selama ini diprogramkan namun aktualnya tidak pernah bisa berjalan semestinya.

Menurut Wagub NTB, desa merupakan ujung tombak untuk menyelesaikan masalah pemutakhiran data terpadu. “Kami sangat yakin dengan keinginan yang luar biasa dari kita, kita tidak boleh mengikuti arus nasional yang memang mengalami kesulitan dalam pemutakhiran data. Kita harus memulai menyelesaikan permasalahan data ini dari desa, karena desa merupakan ujung tombaknya. Dibutuhkan peran dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk dapat memfasilitasi agar validasi data dapat dilakukan 4 kali dalam 1 tahun sebagaimana mestinya. Sehingga tidak akan ada masalah lagi dalam menyusun program-program. Karena rujukannya, program-program yang diluncurkan harus merujuk pada data miskin yang ada di Dinas Sosial yang memang tersistem secara nasional”, kata Wagub.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, S.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa data masyarakat KSB penerima bantuan sesungguhnya tidak ada yang double. Hanya saja bantuan-bantuan yang diberikan dari Pusat maupun Provinsi, diintervensi oleh Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah bantuan sehingga jumlah bantuan yang diperoleh sama rata.

Selain hal tersebut, Wabup KSB juga menjelaskan bahwa sesungguhnya KSB juga memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun belum diintegrasikan dengan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dari Provinsi. Oleh sebab itu, Wabup KSB berharap agar produk-produk UMKM yang ada di daerah-daerah khususnya di KSB juga dapat diberdayakan.(Rilis/Prokopim100/VII/2020)