Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T menandatangani nota kesepakatan penanganan illegal mining. Penandatanganan dilaksanakan di kantor Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah NTB usai menggelar rapat koordinasi pimpinan daerah/Forkopimda NTB bersama Bupati/Walikota se-NTB, Selasa sore (3/09/19). Turut menandatangani kesepakatan bersama, Gubernur NTB, Kapolda, Kepala BIN Daerah NTB, Danrem dan Bupati/Walikota se-NTB lainnya menandatangani nota kesepakatan tersebut. Selain membahas illegal mining, rakor ini  juga membahas situasi ketertiban dan keamanan di Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Dr. Zulkiflimansyah, S.E., M.Sc dalam arahannya mengatakan, masalah illegal mining harus menjadi perhatian serius. Pencemaran akibat penggunaan merkuri dan sianida cukup tinggi. Selain mencemari lingkungan, hal tersebut juga akan mengganggu iklim investasi di NTB.

Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana A.S, M.M mengatakan, Polda siap melaksanakan penegakan hukum terkait illegal mining. Hampir di semua kabupaten/kota di NTB terjadi. Namun untuk penambangan emas, terkonsentrasi di Lombok Barat dan Sumbawa Barat. Saat ini Polda berusaha memutus mata rantai peredaran merkuri dan sianida. Termasuk memantau pembelian solar oleh para pengelola gelondong. Selain sosialisasi kepada penambang terus dilakukan di Lombok Barat dan Sumbawa Barat, penanganan dilaksanakan dari hulu ke hilir, dengan cara preemptif dan preventif. ‘’Masalahnya untuk emas adalah merkuri, kita ingin merkuri dan sianida tidak beredar sehingga penambang liar tidak bisa mengolah batuan yang mengandung emas hingga nanti mereka akan meninggalkan kegiatan tersebut. Tapi jika terus dilakukan, maka Polda dan jajaran akan mengambil tindakan hukum,” kata Kapolda.

 Wabup Sumbawa Barat, dalam forum tersebut setuju jika penanganan penambangan tanpa izin ditangani dari hulu ke hilir. Dari hulu yakni dengan menyetop peredaran merkuri dan sianida termasuk solar untuk gelondong. Sebab, jika penanganannya di hilir saja, maka menjadi dilema, karena aparat dan pemerintah harus berhadapan dengan masyarakat yang mengatasnamakan perut atau kebutuhan. Selain masalah penambangan ilegal, Wabup juga menyampaikan kondusifitas di KSB tetap terjaga. Termasuk pembelian lahan oleh PT. AMNT untuk pembangunan smelter yang sudah selesai karena semua warga terdampak sepakat menjualnya, dan kini tinggal menunggu pembayaran.(Humpro/Rilis 199/IX/2019)

0